Oleh: Jan Prince Permata
Ekonomi Indonesia terus tumbuh, tetapi ukuran keberhasilannya tidak boleh berhenti pada angka produk domestik bruto. Pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan rakyat ialah apakah pertumbuhan itu membuat petani memperoleh pendapatan lebih baik, pekerja mendapatkan penghasilan layak, pelaku usaha kecil berkembang, dan keluarga memiliki ketahanan menghadapi kesulitan ekonomi.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III 2026, meningkat dari 5,29 persen pada triwulan sebelumnya. Kinerja tersebut merupakan modal positif bagi pembangunan nasional, tetapi perlu diterjemahkan menjadi perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Namun, angka agregat belum otomatis menjawab persoalan distribusi manfaat pertumbuhan. Konsumsi dapat meningkat ketika sebagian keluarga masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Investasi dapat bertambah tanpa selalu menghasilkan pekerjaan yang cukup berkualitas. Karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu dinilai bersama pendapatan riil, produktivitas, kesempatan kerja, dan kesejahteraan keluarga.
Data Badan Pusat Statistik untuk Agustus 2026 menunjukkan penduduk bekerja mencapai 147,99 juta orang dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,75 persen. Di sisi lain, persoalan kecukupan jam kerja, produktivitas, dan kualitas pendapatan tetap memerlukan perhatian. Bekerja tidak selalu berarti terbebas dari kerentanan ekonomi.
Pada Maret 2026, BPS mencatat 22,93 juta penduduk atau 8,07 persen masih berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 10,67 persen, lebih tinggi daripada perkotaan yang mencapai 6,34 persen. Perbedaan ini mengingatkan bahwa kebijakan nasional harus peka terhadap karakter wilayah dan sumber penghidupan masyarakat.
Amartya Sen memandang pembangunan sebagai perluasan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Abhijit Banerjee dan Esther Duflo, melalui Poor Economics, mengingatkan bahwa keputusan ekonomi keluarga miskin dibentuk oleh keterbatasan modal, informasi, kesempatan, dan lingkungan sosial. Kedua pendekatan ini relevan: pertumbuhan akan lebih bermakna ketika memperluas kemampuan rakyat untuk bekerja, berusaha, belajar, dan hidup lebih aman.
Membangun ekonomi dari bawah bukan berarti menolak investasi besar, hilirisasi, atau industrialisasi. Justru investasi perlu tersambung dengan pemasok lokal, koperasi, petani, nelayan, pekerja, dan usaha mikro. Desa dan kelurahan tidak boleh hanya menjadi pasar barang jadi, melainkan juga pusat produksi, pengolahan, distribusi, dan penciptaan nilai tambah.
Persoalannya, sebagian besar usaha mikro menghadapi keterbatasan teknologi, keterampilan pengelolaan, jaringan pembeli, dan akses pembiayaan yang sesuai. Modal tambahan memang penting, tetapi tidak cukup. Pedagang yang memperoleh pinjaman untuk menambah stok belum tentu lebih sejahtera apabila pembeli berkurang dan margin keuntungan menipis. Kredit bahkan dapat menjadi beban ketika angsuran tidak sejalan dengan arus kas usaha.
Menjadikan Pertumbuhan sebagai Kesejahteraan
Di sinilah kebijakan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu mengalami perubahan orientasi: dari mengejar volume penyaluran menuju peningkatan hasil usaha dan kesejahteraan keluarga.
Otoritas Jasa Keuangan mencatat pembiayaan UMKM lintas sektor jasa keuangan pada Juni 2026 mencapai Rp1.948,72 triliun, sedangkan kredit UMKM perbankan sebesar Rp1.519,35 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya dukungan sistem keuangan. Tetapi nilai pembiayaan belum menjelaskan berapa banyak penerima yang berhasil meningkatkan keuntungan bersih, menambah pekerja, memperluas pasar, atau memperkuat tabungan keluarga.
Komitmen pemerintah memperkuat ekonomi rakyat memperoleh momentum baru ketika Presiden Prabowo Subianto, pada 22 Oktober 2026, menyampaikan sasaran penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada 2027. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan ekonomi bagi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, masyarakat perdesaan, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan. Kebijakan ini membuka peluang untuk menggerakkan kegiatan produktif dari daerah sekaligus memperkuat fondasi perekonomian nasional.
Namun, perluasan pembiayaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, dan akses pasar. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari besarnya kredit yang disalurkan atau banyaknya penerima manfaat, melainkan dari kemampuan pembiayaan tersebut meningkatkan pendapatan riil, menciptakan lapangan kerja produktif, memperkuat daya beli, dan memperbaiki kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, kredit rakyat benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultramikro, termasuk Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) oleh PT Permodalan Nasional Madani, memiliki peran penting memperluas akses. Namun, penilaian keberhasilannya perlu melampaui jumlah debitur dan kelancaran angsuran. Apakah keuntungan usaha meningkat? Apakah keluarga lebih mampu membiayai pendidikan dan kesehatan? Apakah mereka memiliki simpanan untuk menghadapi keadaan darurat?
Pertanyaan ini penting terutama bagi keluarga miskin yang belum memiliki usaha layak. Tidak semua keluarga siap menerima pinjaman. Sebagian lebih dahulu membutuhkan perlindungan sosial, pelatihan, bantuan penyiapan usaha, pendampingan, dan akses pasar. Memaksakan kredit terlalu dini berisiko menambah utang tanpa memperbaiki penghidupan.
Ada beberapa perubahan kebijakan yang perlu ditempuh secara terpadu. Pertama, pembiayaan harus dipasangkan dengan pelatihan praktis dan pendampingan berkelanjutan, mulai dari pencatatan biaya, pengelolaan persediaan, hingga perencanaan usaha. Kedua, digitalisasi harus diukur dari tambahan pelanggan dan efisiensi transaksi, bukan hanya jumlah aplikasi yang digunakan.
Ketiga, pemerintah daerah, koperasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan perlu menghubungkan UMKM dengan rantai pasok industri, pasar modern, serta pengadaan pemerintah. Tanpa pasar, peningkatan kapasitas produksi justru dapat menciptakan persediaan yang tidak terjual. Keempat, perlindungan konsumen dan penilaian kemampuan membayar perlu diperkuat untuk mencegah pinjaman berlapis dan beban utang berlebihan.
Kelima, evaluasi program harus menggunakan indikator hasil: pertumbuhan pendapatan bersih, produktivitas, keberlanjutan usaha, penciptaan pekerjaan layak, kemampuan menabung, dan ketahanan ekonomi keluarga. Pemerintah juga perlu membedakan usaha yang siap berkembang, usaha yang sekadar bertahan, serta keluarga yang masih memerlukan dukungan dasar sebelum masuk ke pembiayaan komersial.
Agenda tersebut sejalan dengan arah pembangunan dari bawah dan penguatan ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Koordinasi fiskal, moneter, dan kebijakan sektor keuangan harus menjaga stabilitas harga sekaligus memperbesar peluang produksi dan pekerjaan. Belanja publik yang produktif, infrastruktur perdesaan, peningkatan keterampilan, dan akses pasar harus saling memperkuat.
Pada akhirnya, pertumbuhan 5,47 persen patut diapresiasi sebagai capaian makroekonomi, tetapi keberhasilan pembangunan yang lebih mendasar terletak pada perubahan kehidupan sehari-hari rakyat. Kredit yang bertambah bukan prestasi akhir apabila keuntungan usaha tidak naik. Pekerjaan yang tercipta belum cukup apabila pendapatannya tidak layak. Pertumbuhan baru benar-benar menyejahterakan ketika petani, nelayan, pekerja, pelaku UMKM, dan keluarga miskin memiliki kesempatan lebih besar untuk hidup mandiri dan bermartabat.
Profil Penulis
Jan Prince Permata adalah kandidat doktor Manajemen Berkelanjutan Perbanas Institute, alumni IPB dan magister Ilmu Ekonomi, serta pegiat Yayasan Kekal Berdikari. Ia menaruh perhatian pada ekonomi kerakyatan, UMKM, pembangunan pertanian, pangan, dan kesejahteraan keluarga. RD
