Partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan warga. Karena itu, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah perlu terus diperkuat agar berbagai aspirasi yang muncul di tingkat kewilayahan dapat disampaikan melalui saluran yang tepat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, M. Rizky, saat melaksanakan kegiatan komunikasi dan silaturahmi bersama masyarakat di MI Muhammadiyah Curug 2, Kampung Hegar Sari, Desa Karyasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Minggu, 13 September 2026.
Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai hal terkait kebutuhan dan kondisi lingkungan, mulai dari akses informasi mengenai program pemerintah, pendidikan dan pembinaan generasi muda, hingga pemberdayaan masyarakat.
M. Rizky mengatakan, masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Keterlibatan warga tidak hanya diperlukan ketika menyampaikan aspirasi, tetapi juga dalam mengidentifikasi kebutuhan serta mengawal pelaksanaan program di lingkungan masing-masing.
“Pembangunan akan lebih tepat ketika masyarakat ikut terlibat dan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karena itu, komunikasi antara warga dan pemerintah perlu terus dibangun agar aspirasi yang ada dapat disampaikan melalui saluran yang sesuai,” ujar M. Rizky.
Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah daerah. Berbagai aspirasi yang disampaikan warga perlu didata dan diarahkan kepada perangkat daerah atau instansi yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
M. Rizky juga mendorong masyarakat agar tidak ragu menyampaikan kebutuhan maupun persoalan yang dihadapi melalui mekanisme yang tersedia. Dengan komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai kondisi masyarakat di lapangan.
Selain memperkuat partisipasi, ia menilai pengembangan potensi lokal dan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan dengan melibatkan warga. Program yang disusun berdasarkan kondisi dan kemampuan masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih sesuai dengan kebutuhan setempat.
“Setiap wilayah memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Karena itu, masyarakat perlu dilibatkan agar program yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan dan dapat memberikan manfaat yang nyata,” katanya.
M. Rizky menegaskan, hasil komunikasi dan penyerapan aspirasi tersebut menjadi bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan representasi masyarakat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
M. Rizky berharap partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat terus ditingkatkan sehingga hubungan antara warga dan pemerintah semakin terbuka, responsif, serta mampu mendukung pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (VC)
