telusur.co.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa dalam pertemuan para ketua umum partai pendukung di kediaman Presiden Prabowo Subianto, dibahas pula isu mengenai kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen.

“Semua hal dibahas dalam pertemuan itu. Nanti Presiden Prabowo akan memberikan penjelasan lebih lanjut, kami juga akan memberikan keterangan terkait kenaikan PPN ini,” ujar AHY usai memantau kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (29/12/24) sore.

Menurut AHY, pemerintah berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat dalam rangka mengurangi dampak dari kenaikan PPN, di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global yang masih belum stabil.

“Pemerintah tentunya akan berusaha untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat maksimal, meski ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih detail karena mungkin ada bagian yang belum cukup terang terkait kebijakan kenaikan PPN ini,” jelasnya.

AHY juga menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, para ketua umum partai turut memberikan laporan mengenai situasi domestik kepada Presiden Prabowo, yang baru saja kembali dari serangkaian kunjungan ke luar negeri.

“Kami semua saling memberikan informasi terkini. Presiden Prabowo baru kembali dari lawatan luar negeri, jadi banyak yang dibahas,” kata AHY.

Terkait dengan penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, AHY memastikan bahwa isu tersebut tidak dibahas dalam pertemuan.

“Tidak, itu tidak dibahas sama sekali,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, mengadakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai pendukung pemerintah di kediamannya di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, pada Sabtu (28/12), yang berlangsung selama sekitar dua jam.

Selain AHY, hadir pula sejumlah ketua umum partai, di antaranya Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Menko Pemmas Muhaimin Iskandar, serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. [Ant]