telusur.co.id - Masuknya Indonesia dalam Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai pro dan kontra di kalangan publik. Meski demikian, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Slamet Ariyadi menilai langkah tersebut merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk ikut berperan aktif dalam upaya perdamaian, khususnya terkait konflik Palestina–Israel.

"Saya rasa itu adalah kesempatan emas bagi Indonesia bergabung dalam Board of Peace, dalam arti untuk ikut serta dalam menentukan perdamaian di daerah Palestina," ungkapnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Aset TNI yang digelar Komisi I DPR RI bersama Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan, Aslog Panglima TNI, Aslog KASAD, Aslog KASAL, dan Aslog KASAU, Senin (2/2/2026), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Dirinya turut menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut harus dilihat dari sisi positif. Menurutnya, Board of Peace dapat menjadi ruang strategis bagi Indonesia untuk turut menentukan arah kebijakan perdamaian di kawasan konflik khususnya di Palestina.

“Sebagai anggota Komisi I DPR RI tentunya akan mendukung langkah Pak Prabowo masuk di Board of Peace,” ujarnya.

Meski tergolong baru, Slamet berpendapat bahwa keberadaan Board of Peace ini berpotensi menjadi salah satu solusi diplomatik di tengah eskalasi konflik yang kembali memanas, terutama pasca serangan Israel ke Gaza pada 31 Januari lalu.

"Tentunya nanti kita akan melihat seperti apa langkah dari para petinggi Board of Peace tersebut," ujarnya.

Mengenai isu iuran keanggotaan yang mesti dibayarkan sebesar 1 Miliar Dolar AS atau sekitar 16,7 Triliun dalam kurs Rupiah, Slamet menegaskan bahwa hingga saat ini, Indonesia belum membayarkan dana tersebut. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga telah menyampaikan bahwa kewajiban iuran sebesar itu hanya berlaku bagi negara yang akan menjadi anggota permanen.

"Dalam pernyataan itu bahwa Indonesia tidak masuk keanggotaan permanen, sehingga tidak diharuskan membayar iuran sebesar itu," ungkapnya.

Meski tidak masuk sebagai anggota permanen, bukan berarti Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk ikut membayar iuran tersebut. Mengenai berapa besaran yang harus dibayarkan, Slamet mengaku belum mendapatkan keterangan atas jumlah yang harus dibayarkan Indonesia.

"Nah, cuma di situ nggak dikasih keterangan berapa iuran yang harus dibayarkan kalau tidak menjadi keanggotaan permanen," ungkapnya.

Hingga kini, lanjut Slamet, belum ada penjelasan detail terkait penggunaan dana iuran tersebut, apakah hanya diperuntukkan sebagai biaya keanggotaan saja atau mencakup fasilitas lainnya.

"Kita juga secara detail belum mengetahui secara seksama kegunaannya untuk apa saja," sambungnya.

Meski muncul desakan dari sebagian pihak agar Indonesia menarik diri dari Board of Peace, DPR menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau bicara ingin menarik diri ataupun ingin melanjutkan, Presiden Prabowo tentunya sudah memikirkan secara matang-matang dengan masuknya di Board of Peace, tetapi saya mendorong untuk terus mengupayakan bagaimana perdamaian di Israel dan Palestina ini dapat terwujud," tegasnya.

Di akhir, Slamet berharap agar keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dapat membuka ruang bagi pengambilan keputusan penting demi terciptanya perdamaian antara Palestina dan Israel.

"Mudah-mudahan Indonesia mampu untuk mengisi ruang agar bisa mengambil keputusan-keputusan penting dalam rangka mewujudkan perdamaian dua negara tersebut," Pungkasnya.