Dalam mengisi masa reses, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menemui para petani di Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur, dan Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
Ditemui, para petani mengeluh mengenai hasil panen yang gagal karena diserang hama. Tak itu saja, petani juga merasa ditinggalkan sendiri dan tak merasakan kehadiran pemerintah.
Fadli Zon yang juga Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), menyatakan umumnya petani juga mengeluhkan rusaknya infrastruktur pertanian dan rendahnya harga gabah patokan pemerintah, padahal harga beras saat ini sedang tinggi. Sebagai konsumen mereka tak sanggup membeli beras setinggi itu.
“Para petani umumnya mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap perbaikan nasib mereka. Sebab, di tengah harga beras yang tinggi, pemerintah masih mematok harga pembelian pemerintah (HPP) yang rendah untuk gabah petani,” ungkap Fadli.
Saat ini harga gabah kering panen (GKP) di pasar sudah mencapai Rp5.500 per kilogram. Harga itu jauh di atas HPP yang ditetapkan pemerintah, di mana HPP GKP sejak 2015 hanya dipatok Rp3.700 saja per kilogram.
“Sayangnya, harga gabah yang bagus itu juga tak bisa dinikmati oleh petani, karena dalam dua tahun terakhir mereka mengalami gagal panen.”
Di Bogor, kasus gagal panen umumnya disebabkan oleh hama, bukan karena kekeringan sebagaimana yang terjadi di kawasan Pantura. Serangan hama ini terjadi akibat kurangnya pupuk dan kualitas benih yang tak tahan hama serta minimnya upaya antisipasi.
Hampir semua petani di tiga kecamatan mengeluhkan mahalnya harga pupuk dan pestisida, selain minimnya Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang bisa memberikan bimbingan. Itu faktor-faktor yang telah membuat kenapa gagal panen kembali terjadi tahun ini.
Masyarakat petani juga banyak yang mempertanyakan kebijakan impor beras. Meski dua tahun terakhir diakui ada gagal panen, namun impor yang dilakukan menjelang musim panen dianggap hanya kian menyulitkan petani saja.
“Orang-orang desa bertanya, bukankah dulu saat kampanye Pilpres 2014 Pak Jokowi berjanji tidak akan mengimpor pangan, tapi kenapa sekarang justru impor beras menjelang musim panen?! Kenapa bukan kemampuan produksi kita yang diperbesar?! Itu pertanyaan mereka.”
“Kebijakan impor pangan dalam jangka pendek memang bisa menjamin ketersediaan pangan. Namun, dalam jangka panjang kebijakan tersebut bisa berdampak buruk, karena akan melemahkan kemampuan produksi sektor pertanian kita. Ketergantungan impor pangan akan berisiko terhadap ketahanan pangan dan bisa mengancam kedaulatan kebijakan pangan kita. Jadi, pemerintah seharusnya tidak terus-menerus mereproduksi solusi instan semacam itu dalam mengatasi persoalan pangan,” tandasnya. ( red )
