telusur.co.id - Yayasan Talibuana Nusantara kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sesi ke-7 dalam rangka menyambut pelaksanaan Muktamar NU ke-35, Senin (13/7/2026), di Kantor Yayasan Talibuana Nusantara, Komplek Ligamas Blok G/20, Jakarta Selatan.

Acara yang dimulai sejak pukul 16.00 WIB tersebut dihadiri oleh sejumlah calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai narasumber. Terlihat hadir diantaranya, Hery Haryanto Azumy, Muhammad Yusuf Chudlori dan Masykuri Abdillah selaku Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Di forum tersebut, Masykuri Abdillah menyatakan bahwa posisi Nahdlatul Ulama (NU) saat ini tidak sama dengan ketika NU masih menjadi partai politik yang artinya, NU tidak lagi berada dalam jalur politik praktis. Oleh karena itu Masykuri menegaskan bahwa NU harus kembali memperkuat perannya sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang independen. Sebagai organisasi masyarakat yang berfungsi mengawal demokrasi, kebebasan sipil, dan jalannya pemerintahan, ia menilai fungsi tersebut tidak berjalan sama sekali saat ini karena NU cenderung terlalu mengikuti kebijakan pemerintah tanpa sedikitpun memberikan masukan kritis.

“Nah ini tidak dilakukan, mestinya memang tidak harus vis-a-vis negara, tetapi harus mempunyai pemikiran-pemikiran kritis paling tidak ada alternatif-alternatif misalnya persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan pendekatan hukum, kan diam saja. Tegasnya.

Sebagai contoh, ia menyinggung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program tersebut merupakan kebijakan yang baik, namun dalam pelaksanaannya perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Padahal kalau NU punya pikiran seharusnya begini-begini, seharusnya MBG bagus tetapi perlu diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan karena ada orang yang gak membutuhkan dikasih MBG juga,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menilai NU perlu tetap memberikan catatan kritis terhadap berbagai isu nasional maupun internasional, mulai dari penegakan hukum, pemberantasan korupsi, hingga kebijakan luar negeri, termasuk dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Berdasarkan hasil penelitian berskala internasional yang ia temukan, ia memaparkan adanya kemunduran peran civil society di Indonesia yang berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi.

“Kalau sekarang ini kan semua partai itu nggak bisa menyampaikan secara kritis kan, mana partai yang kritis nggak ada, kecuali PDIP saja, nah ini sangat dibutuhkan posisi civil society ini,” ungkapnya.

Dalam bidang pendidikan, Masykuri menekankan bahwa NU harus memperkuat pembinaan pada institusi pesantren dan lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan NU.

Ia menyoroti berbagai kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di sejumlah pesantren berdampak pada citra NU di mata masyarakat, meskipun tidak seluruh pesantren tersebut berada di bawah naungan NU.

Untuk itu, NU perlu melakukan pendataan dan pembinaan yang lebih baik terhadap pesantren yang berafiliasi dengan organisasi tersebut agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai status kelembagaannya.

“Kalau berafiliasi pada NU, dikasih stiker gitu misalnya, sehingga nanti ketika ada terjadi apa-apa, ini bukan pondok NU, kan itu lebih diakui oleh Rakyat.” Terangnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa kualitas pendidikan di lingkungan NU masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan pengamatannya, masih banyak sekolah dan pesantren NU yang kualitasnya berada di bawah standar.

Di sektor pendidikan tinggi, Masykuri menyebut NU telah memiliki sekitar 23 perguruan tinggi. Namun, menurutnya, kualitas sebagian besar perguruan tinggi tersebut masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Salah satu penyebab yang ia soroti, NU belum memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya manusia yang dimilikinya, meski sudah banyak kader NU lulusan luar negeri yang memiliki kompetensi di berbagai bidang.

“ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama) itu sudah ada tapi apakah ISNU sudah pernah dimanfaatkan oleh PBNU? Setahu saya juga belum. Jadi itu yang kedepan itu harus betul-betul dimanfaatkan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Masykuri mengatakan bahwa sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU mesti memiliki kapasitas kepemimpinan yang diakui di tingkat internasional.

Menurutnya, kepemimpinan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kharisma, tetapi juga harus ditopang oleh kapasitas keilmuan, publikasi akademik, serta keterlibatan aktif dalam forum-forum internasional.

“Dulu saya terlibat langsung dengan pak Hasyim Muzadi di ICIS (International Conference of Islamic Scholars) itu sudah diakui dunia dan bahkan mengakui kami, sangat mendukung Indonesia menyelenggarakan forum ini setiap tahun,” ungkapnya sembari mengenang sepak terjang Hasyim Muzadi yang mampu menjembatani dialog dunia Islam karena mampu diterima oleh berbagai kelompok dan mazhab.

Masykuri juga menegaskan bahwa kerja sama internasional NU harus tetap dijalankan secara independen dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan, termasuk dalam menyikapi konflik internasional. Ia menekankan pentingnya konsistensi NU dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak rakyat Palestina.

“Saya akui juga bahwa selama 5 tahun itu ada kegiatan-kegiatan internasional tetapi itu tidak independen, itu dibawah bayang-bayang Yahudi Amerika,” pungkasnya.

Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, terlihat hadir diantaranya, Ketua Yayasan Talibuana Nusantara Endin AJ. Soefihara, Ketua Umum PP IPNU 1988-1996 Zainut Tauhid Sa’adi, Tokoh NU asal Sulawesi Selatan Andi Jamaro Dulung, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Andi Najmi Fuadi, Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Muhammad Nur Hayid, Staf Khsusu Wapres RI 2019-2024 Robikin Emhas, serta sejumlah tokoh NU lainnya.