telusur.co.id - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak Penerapan kebijakan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Ibu Kota.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail di depan ratusan massa pengunjuk rasa ojek online yang sedang melakukan demonstrasi menolak penerapan kebijakan jalan berbayar di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Menurut massa ojek online, hal tersebut dapat membebani ekonomi masyarakat yang saat ini sedang dalam pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 yang sempat melanda Indonesia selama 2 tahun lebih.

Pantauan telusur.co.id di lokasi, awalnya Ismail ingin menyampaikan pernyataan sikap penerapan ERP tersebut.

Namun massa demonstran meminta Ketua Komisi B itu untuk naik untuk memberikan pernyataan sikapnya di atas mobil komando.

Didampingi Sekretaris Komisi B, Wa Ode Herlina, Ismail menaiki mobil komando. Lalu ia dengan tegas menyatakan bahwa Fraksi PKS DPRD DKI menolak kebijakan sistem jalan berbayar tersebut.

"Menyambung pernyataan sikap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu, bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP)," kata Ismail yang disambut tepuk tangan massa.

Lalu Ismail meminta dukungan kepada pengunjuk rasa agar Fraksi PKS bisa berjuang menolak penerapan ERP.

"Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar Fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," tandas Ismail. [Fhr]