telusur.co.id, Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial Nasional (DNIKS), Effendy Choirie mendorong pemerintah untuk melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam tahapan pembuatan kebijakan dan program.

Pasalnya, komunitas penyandang disabilitas merupakan subjek yang aktif, sehingga mereka bisa memastikan program tersebut benar-benar inklusif dan memenuhi kebutuhan.

"Dengan begitu, maka penyandang disabilitas dapat meningkatkan kualitas hidup dan mendapat akses terhadap berbagai layanan dan kesempatan," kata Effendy Choirie disela-sela Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial bertema "Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif IPOLEKSOSBUDHANKAMRATA Menuju Zero Kemiskinan 2035" di Jakarta, Minggu (23/3/2025).

Hadir dalam Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial tersebut, Sekjen DNIKS Sudarto, Anggota Badan Pakar DNIKS Hatta Taliwang, dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Prof Agus Zainal Arifin. 

"Sangat penting Program-program pengentasan kemiskinan terhadap penyandang disabilitas agar mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan," ujar pria yang akrab disapa Gus Choi yang merespon berbagai keluhan, masukan dan saran dari Orsos Disabilitas yang tergabung dalam DNIKS.

Namun demikian, lanjut Gus Choi, data komunitas, Orsos dan jumlah penyandang disabilitas harus benar-benar akurat terverifikasi dan tervalidasi.

"Jadi mereka punya daftar jumlah anggota. Karena itu, kolaborasi dan koordinasi yang luas dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar  mencerminkan kondisi riil lapangan,” jelasnya.

Lebih jauh Gus Choi mengapresiasi kebijakan Kementerian Sosial terkait frekuensi pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang lebih sering. Apalagi, proses pemutakhiran data tidak boleh hanya mengandalkan pendamping PKH. “Perlu melibatkan lebih banyak pihak dan sumber informasi dalam proses pemutakhiran data, yakni Orsos disabilitas, baik fisik maupun mental, termasuk lingkungan RT dan RW," paparnya.

Gus Choi optimis dengan DTSEN yang akurat, maka kebijakan negara dalam mempriotakan pengentasan kemiskinan bisa sesuai harapan. "Apalagi Presiden Prabowo Subianto sangat serius dalam mengurangi kemiskinan, karena itu DTSEN diharapkan bisa menekan kebocoran anggaran negara," tuturnya.

Dikatakan Gus Choi, bahwa anggaran perlindungan sosial yang selama ini diberikan kepada rakyat miskin, berupa bansos misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Program Indonesia Pintat (PIP) lain-lainnya dinilai sudah cukup. 

"Kini saatnya pemerintah menggenjot pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat bisa naik kelas. Jadi tidak terus menerus menerima subsidi dari negara," imbuhnya.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Prof Agus Zainal Arifin mengakui pihaknya terus menerus menyesuaikan data orang miskin penerima bantuan sosial (bansos). Pemerintah berharap warga melaporkan bila ada temuan penerima bansos tidak sesuai dengan kriteria orang miskin. "Jadi laporan warga bisa disampaikan lewat situs cekbansos.kemensos.go.id," terangnya.

Sebagai informasi, DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Regsosek, dan P3KE. “DTKS tidak berlaku lagi. DTSEN jadi satu-satunya acuan bagi seluruh kementerian/lembaga maupun pemda provinsi dan kab/kota,” ujarnya.

Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa  Kemensos berinovasi meluncurkan program “Iconic” layanan terapi di 31 Sentra Terpadu/Sentra di seluruh Indonesia.

Layanan terapi ini merupakan program unggulan untuk mempercepat dan memperluas akses rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Program tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan peran sentra/sentra terpadu sebagai pusat layanan rehabilitasi sosial yang selalu hadir menjawab kebutuhan masyarakat, terutama penyandang disabilitas.