DPR Sayangkan Mendag akan Buka Mal Juni Tanpa Dasar Indikator Epidemi - Telusur

DPR Sayangkan Mendag akan Buka Mal Juni Tanpa Dasar Indikator Epidemi

Pemandanganbdi sebuah mal. (Ist)

telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Chairul Anwar, meminta agar pemerintah menentukan kondisi New Normal harus berdasarkan indikator epidemi yang ada selama ini, bukan berdasarkan batasan waktu atau penetapan waktu tertentu. 

Hal itu diungkapkan Chairul menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang memastikan pembukaan Mal pada bulan Juni. 

“Kami menegaskan agar pemerintah memberlakukan kondisi New Normal harus berdasarkan indikator epidemi, bukan berdasarkan batasan waktu. Kami menyayangkan pernyataan Pak Menteri Agus Suparmanto yang mengatakan bahwa mal pasti akan buka pada bulan Juni tanpa ada alasan indikator epidemi yang mendasari pernyataan itu,” kata Chairul dalam keterangan yang diterima wartawan, Senin (1/6/20).

Menurut Chairul, Mendag harus mengikuti apa yang menjadi imbauan Presiden Jokowi yang mengingatkan bahaya potensi wabah Corona gelombang kedua. 

“Pak Agus harus memperhatikan imbauan Pak Jokowi yang mengingatkan akan bahaya potensi Corona gelombang kedua. Memastikan pembukaan mal bulan Juni tanpa mendasarkan pada indikator epidemi menurut saya merupakan tindakan yang berpotensi mengahadirkan wabah Corona Gelombang dua. Karena otomatis akan ada potensi kerumunan yang menyebabkan menularan baru,” ungkap Politisi PKS asal Riau ini. 

Organisasi kesehatan Dunia WHO telah menetapkan beberapa syarat penerapan new normal, di antara syarat utamanya adalah adanya pembuktian bahwa transmisi Covid-19 telah terkendali. Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, penambahan kasus positif 700 kasus per 31 Mei 2020 dan hal itu terdapat 5 provinsi yang kenaikannya terbanyak yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, NTB, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. 

“Hari ini saja masih ada penambahan 700 kasus di Indonesia, dan rata-rata penambahanya masih tinggi. Hal ini mengkonfirmasi bahwa pengendalian transmisi Covid-19 masih belum terkendali di Indonesia,” tegas Chairul.

Chairul berharap agar pemerintah berhati-hati dalam menetapkan New Normal, pemerintah harus berkonsultasi dengan para pakar dari bebagai perguruan tinggi dan organisasi profesi demi keselamatan masyarakat. 

“Kami mengimbau agar pemerintah berhati-hati dalam menetapkan keadaan New Normal, pemerintah harus melibatkan para pakar dari berbagai perguruan tinggi dan juga organisasi profesi," ungkapnya. 

Karena, kata dia, kalau pemerintah salah langkah dalam menangani Covid-19 ini, maka yang terjadi adalah lebih terpuruknya lagi kondisi bangsa baik dari segi ekonomi dan keselamatan warga masyarakat.

"Saya juga mengimbau agar masyarakat menahan diri untuk beraktifitas yang tidak terlalu penting di luar rumah dan mematuhi semua aturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, agar kita bisa bersama-sama melewati wabah ini dengan baik,” pungkas Chairul. [Tp]


Tinggalkan Komentar