telusur.co.id - Pimpinan DPR RI menerima audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

Dalam audiensi tersebut, perwakilan masyarakat Pati menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari kepastian hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), hingga kondisi perekonomian daerah.

Audiensi diterima Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan anggota DPR RI Sari Yulianti.

Cucun mengatakan, DPR perlu mendengar aspirasi Forum Komunikasi Rakyat Pati sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kondisi daerahnya.

Menurut dia, munculnya berbagai narasi mengenai situasi Pati di ruang publik tidak boleh membuat suara kelompok masyarakat lainnya terabaikan.

"Kalau sekarang di media yang muncul hanya salah satu kelompok, mereka juga mengatakan, 'Kami ini masyarakat Pati juga.' Jadi jangan sampai tidak didengar," kata Cucun seusai audiensi.

Cucun menyebut, salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah permintaan adanya kepastian hukum serta jaminan keamanan bagi masyarakat Pati.

Mereka, kata Cucun, berharap aparat yang memiliki kewenangan menjaga kamtibmas dapat memastikan masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut.

"Mereka minta kepastian hukum. Minta kepastian siapa yang punya fungsi kamtibmas di sana untuk memastikan masyarakat Pati betul-betul tidak ada rasa takut dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Selain persoalan keamanan, forum tersebut juga meminta agar iklim perekonomian di Pati semakin kondusif.

Masyarakat berharap Pati dapat menjadi daerah yang ramah terhadap investasi sehingga kegiatan usaha dan ekonomi dapat berkembang.

Cucun menilai aspirasi tersebut konstruktif mengingat Pati memiliki sejumlah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.

"Mereka punya nelayan, punya pertanian, bahkan lumbung perikanan. Itu potensi yang harus kita dorong," kata dia.

Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, DPR berencana mendalami persoalan yang terjadi di Pati dengan mengundang sejumlah pemangku kepentingan.

Cucun menyebut pihak yang akan dimintai penjelasan antara lain Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati serta aparat penegak hukum (APH) setempat.

"Kita akan dalami. Nanti berbagai stakeholder di sana kita undang, terutama Plt Bupati dan APH yang mereka harapkan memberikan kepastian hukum dan kenyamanan kamtibmas di wilayah Pati," ujarnya.

Sementara itu, terkait rencana aksi demonstrasi kelompok masyarakat lain pada 27 Agustus 2026, Cucun memastikan DPR tetap membuka ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan aspirasi secara konstitusional.

"Semua akan didengar aspirasinya. Siapa pun yang mau audiensi dan bersurat, kita akan terima seperti mereka yang datang hari ini," kata Cucun.

Ia menegaskan DPR akan melihat setiap aspirasi berdasarkan substansinya dan tetap memberikan ruang kepada berbagai kelompok masyarakat Pati.

"Saya terima yang hari ini. Aspirasi mereka betul-betul kepentingannya untuk lokal mereka," pungkasnya.