telusur.co.id - Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos mengatakan, keputusan Presiden Prabowo yang berani menghapus utang kredit macet usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 47 Tahun 2024 menyiratkan banyak pesan politik.
Menurutnya, pesan pertama yang ingin disampaikan oleh Prabowo kepada rakyat adalah bahwa posisi Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan benar-benar mengayomi dan peduli nasib rakyatnya.
"Bahkan utang rakyatpun dipikirkan oleh Presiden dan dibuktikan dengan cara dihapuskan oleh Negara. Dan ini mungkin saja pertama dalam sejarah Indonesia merdeka. Ada seorang presiden yang utang rakyatpun dipikirkannya," kata Biran dalam keterangannya kepada telusur.co.id, Kamis (7/11/24).
Biran menuturkan, menghapuskan utang rakyat kepada negara itu bukan hanya perbuatan adil dan bijaksana seorang pemimpin negara, tapi itu merupakan perbuatan baik seorang patriot yang mempunyai hati dan pikiran yang tulus dan ikhlas untuk rakyat Indonesia.
"Ini adalah legacy paling mahal dari seorang pemimpin negara seperti Prabowo," ucapnya.
Prabowo, menurut Biran, sedang memberi pesan politik kepada para pejabat negara bahwa dalam menjalankan kinerja harus mengedepankan kepentingan rakyat dan selalu diutamakan dari kepentingan apapun.
"Prabowo ingin memastikan bahwa pemerintahannya benar-benar memastikan rakyat tidak hanya bisa diberi makan oleh negara melalui program makan bergizi gratis, punya pekerjaan dan pendapatan yang layak dengan berbagai program penyediaan lapangan kerja, punya tempat tinggal layak huni dengan program perumahan rakyat, tetapi juga memastikan rakyatnya dalam keadaan tenang tanpa beban utang," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Biran, dengan memberi ketenangan kepada rakyat kecil dari menghapuskan utang-utang mereka, akan berdampak pada pemulihan sektor ekonomi akar rumput melalui pengurangan beban keuangan dan mendorong produktivitas aktivitas ekonomi rakyat.
"Karena dengan terbebasnya mereka dari kewajiban membayar cicilan dan potensi kredit macet, mereka bisa meningkatkan produktifitas ekonomi mereka lagi," pungkasnya. [Fhr]
