telusur.co.id -Ada kabinet baru di luar Istana. Bukan untuk mengambil alih kekuasaan, tapi untuk mengawasi pemerintah. Begitulah konsep kabinet bayangan yang digagas Feri Amsari sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.

Feri mengatakan, kabinet bayangan bukan konsep baru dalam praktik ketatanegaraan.

"Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia, walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer. Tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini," ujar dia dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026). 

Menurut dia, munculnya gagasan kabinet bayangan dilatarbelakangi oleh kondisi tata kelola negara yang dinilai telah menunjukkan pola seperti sistem parlementer. 

Feri mencontohkan hubungan antara DPR dan pemerintah yang menurutnya tidak lagi mencerminkan fungsi pengawasan secara ideal.

Dia menyebut adanya pimpinan DPR yang melaporkan kerja lembaganya kepada eksekutif, menteri yang melapor kepada pimpinan DPR, serta keterlibatan anggota DPR dalam proses penyusunan kabinet.

"Ada DPR yang menjadi penunggu tamu ketika kabinet disusun. Ada anggota DPR yang berbaris di depan, di samping Presiden ketika mengumumkan kabinet. Jadi sudah rasa parlementer," ucap Feri.

Feri juga menjelaskan, kabinet bayangan akan bekerja sebagai pesaing positif bagi pemerintah. 

Salah satu agenda awalnya adalah membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk publik, akademisi, dan mahasiswa, untuk membahas program yang seharusnya dijalankan negara.

"Nanti akan ada mekanisme seolah-olah parlementer debat di antara kami dan orang-orang yang berbeda atau figur-figur yang ingin bertanya program-program apa yang sepatutnya dikerjakan oleh negara," ungkap Feri.

Selain dialog kebijakan, Feri menuturkan, kabinet bayangan juga berencana membuat program berbasis dana publik untuk membantu kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi pemerintah. 

Dia kemudian mencontohkan persoalan infrastruktur sekolah dan layanan kesehatan di daerah.

Feri bilang, program tersebut bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan menunjukkan bahwa pelayanan publik dapat dilakukan dengan tata kelola yang baik.

Dia menyebut, lokasi program tidak akan diumumkan sejak awal untuk alasan keamanan. Setelah program berjalan, penggunaan dana publik akan dipublikasikan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Feri menegaskan kabinet bayangan tidak memiliki presiden seperti pemerintahan resmi. Dikatakannya, pihak yang menjadi rujukan utama adalah rakyat.

"Presiden kita adalah rakyat, publik yang mau kita patuhi kehendak-kehendaknya," beber dia.

Dalam waktu dekat, Feri mengungkapkan bahwa kabinet bayangan akan meluncurkan rapor pemerintahan Prabowo-Gibran dalam perspektif checks and balances. 

Rapor tersebut ditargetkan diluncurkan dalam waktu sekitar tiga bulan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah.

Laporan: Malik Sihite.