-preview.webp)
telusur.co.id - Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, termasuk melalui evaluasi terhadap besaran Uang Lauk Pauk (ULP) yang diterima prajurit.
Menurut Daeng, evaluasi ULP perlu mempertimbangkan kebutuhan prajurit serta kemampuan keuangan negara. Salah satu usulan yang dapat menjadi bahan pembahasan adalah penyesuaian ULP untuk klaster makan siang hingga Rp50.000.
“Apabila memungkinkan dengan segala pertimbangan terutama kondisi keuangan kita, mungkin klaster tertentu di angka Rp50.000, khusus klaster makan siang, itu menjadi catatan kami dengan pimpinan,” ujar Daeng melalui keterangan yang diterima, Senin (28/9/2026).
Daeng mengatakan, Komisi I DPR RI akan membahas persoalan tersebut bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan prajurit dan kondisi fiskal negara.
“Kami akan coba rapatkan dengan Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI dan para Kepala Staff Angkatan untuk bisa diperjuangkan yang lebih spesifik terkait ULP,” katanya.
Selain ULP, Daeng menilai sejumlah aspek penunjang operasional prajurit juga perlu mendapat perhatian, termasuk fasilitas kamar mess dan alat utama sistem senjata (alutsista) yang tersedia di Lanud Adi Soemarmo.
Dia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit dalam mendukung kesiapan pertahanan.
“Kami berjuang dengan teman-teman pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi I terkait kesejahteraan karena kesejahteraan adalah kata kunci, dua yang tidak terpisahkan antara alutsista dengan kesejahteraan,” ujarnya.
Kebutuhan Dasar Prajurit Perlu Diperhatikan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar prajurit sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan tugas TNI.
Menurut Anton, kesiapan prajurit dalam menjalankan tugas perlu ditopang oleh pemenuhan kebutuhan dan aspek kesejahteraan yang memadai.
“Kebutuhan dasar prajurit harus terpenuhi, jangan sampai kita kirim pasukan kita ke garis depan, tapi garis belakangnya tidak beres. Tentu segala aspek kesejahteraan prajurit harus diperhatikan,” tutur Anton dalam kunjungan yang sama.
Selain kesejahteraan, Anton menyoroti kondisi radar yang digunakan di Lanud Adi Soemarmo. Menurutnya, kebutuhan peremajaan radar perlu menjadi salah satu perhatian dalam penguatan sarana pertahanan udara.
“Kebutuhan (radar) ini harusnya skala prioritas, nanti kita (Komisi I DPR RI) akan rapatkan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) sehingga bisa dianggarkan untuk tahun berikutnya,” pungkasnya.
