telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 menyisakan banyak keresahan yang harus segera dievaluasi, utamanya terkait penggunaan politik uang atau money politics. 

"Hari ini kita lihat bahwa semua politisi merasakan hal yang sama, soal bagaimana money politics ini sudah sangat meresahkan sampai di tingkat paling bawah," kata Bahtra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/12/2024). 

Oleh karena itu, kata Bahtra, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD guna menghindari penggunaan politik uang tak ada salahnya untuk diterapkan. 

"Kalau misalnya pemilihan DPRD itu lebih baik atau bisa menghindari money politics ketimbang pemilihan langsung oleh masyarakat, kenapa gak kembali ke DPRD," ujarnya. 

"Kan toh misalnya soal pemilihan kembali ke masyarakat atau DPRD itu kan hanya soal cara atau alat saja, pada akhirnya kan kesejahteraan bisa terwujud di suatu kabupaten atau provinsi," tambahnya. 

Selain itu, kata Bahtra, mahalnya biaya pilkada juga turut menjadi perhatian komisi II untuk segera mengevaluasi pilkada serentak 2024.

"Bahwa pilkada kita kali ini berbiaya mahal dari segi penyelenggara ataupun pelaksanaannya ini yang sedang kita evaluasi ke depan," pungkasnya. [Fhr]