telusur.co.id - Komisi IV DPR yang membidangi sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan terpaksa menunda rapat kerja dengan kementerian dan lembaga mitra kerjanya pada Rabu, 12 Februari 2025. Rapat tersebut seharusnya membahas pagu anggaran yang terpengaruh oleh kebijakan efisiensi pemerintah.

Anggota Komisi IV DPR, Ananda Tohpati, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi yang diambil oleh pemerintah. Namun, ia menekankan pentingnya memastikan agar efisiensi tersebut tidak mengorbankan kinerja kementerian teknis dalam menjalankan tugas pokok mereka.

“Efisiensi itu penting, kita dukung program pemerintah yang terbaik. Tapi, jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelaksanaan tugas kementerian. Kementerian harus tetap bisa bekerja dengan baik dan menjalankan programnya,” ujar Ananda dalam keterangan kepada wartawan pada Kamis (13/2/2025).

Ananda yang juga merupakan legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menambahkan bahwa Fraksinya mendukung seluruh program pemerintah, termasuk yang terkait dengan sektor pertanian dan kelautan. Ia pun mengungkapkan bahwa mitra kerja Komisi IV tetap mengusulkan program-program yang diharapkan berdampak positif bagi masyarakat.

“Semua masih on track. Program-program di sektor pertanian dan kelautan juga berjalan sesuai rencana,” ungkap Ananda.

Terkait kekhawatiran apakah efisiensi anggaran ini akan memengaruhi aspirasi daerah pemilihannya (dapil), Ananda menegaskan bahwa ia tetap optimistis kebutuhan masyarakat di sektor pertanian dan perikanan di dapil Jabar III akan tetap diperjuangkan.

“Program-program ini belum turun untuk dapil, tapi perencanaan programnya sudah ada. Saya optimis tidak ada yang terganggu,” tambahnya.

Sementara itu, di Komisi V DPR, anggota Adian Napitupulu sempat menjadi sorotan setelah mengkritik pemangkasan anggaran besar-besaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Meski sempat memicu perdebatan, rapat Komisi V tetap dilanjutkan dan dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR, Lasarus.