telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi mitigasi bencana yang menyeluruh sebagai bagian dari upaya menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat di Indonesia.

Menurut Lestari, langkah antisipatif terhadap potensi bencana tidak cukup hanya mengandalkan penguatan infrastruktur, tetapi juga harus dibarengi dengan pemanfaatan teknologi serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

"Langkah antisipatif terhadap ancaman bencana di tanah air harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari penguatan infrastruktur, optimalisasi teknologi, hingga kesiapsiagaan masyarakat," kata Lestari saat membuka diskusi daring bertajuk "Peningkatan Aktivitas Seismik di Pasifik: Implikasi dan Langkah Antisipatif bagi Indonesia" yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Diskusi yang dimoderatori Tantri Moerdopo itu menghadirkan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto, Peneliti Senior Bidang Tsunami BRIN Widjo Kongko, Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB Maryanto, serta Direktur Yayasan Skala Indonesia Tri Nirmala Ningrum sebagai penanggap.

Lestari, yang akrab disapa Rerie, mengungkapkan bahwa meningkatnya aktivitas kegempaan di kawasan Cincin Api Pasifik sepanjang 2026 menjadi pengingat bahwa Indonesia harus terus memperkuat sistem mitigasi bencana.

Ia mendorong pemerintah menyiapkan infrastruktur yang tangguh sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah penyelamatan diri saat bencana terjadi. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor juga harus diperkuat agar mampu membangun ketahanan adaptif masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

BMKG: Gempa Tidak Bisa Diprediksi

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 tercatat sebanyak 43.439 kejadian gempa di Indonesia.

Ia menegaskan gempa bumi merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk meminimalkan risiko korban.

Menurut Wijayanto, sumber gempa di Indonesia berasal dari dua mekanisme utama, yakni subduksi lempeng atau megathrust dan sesar aktif. Indonesia sendiri memiliki 14 segmen megathrust yang berpotensi memicu gempa berkekuatan di atas magnitudo 8,5.

Selain guncangan, gempa juga dapat memicu berbagai bencana ikutan seperti tsunami, longsor, likuefaksi hingga runtuhan batu.

Karena itu, BMKG mendorong pemanfaatan peta kawasan rawan bencana, penguatan sistem informasi kebencanaan, serta penyampaian edukasi mitigasi yang mudah dipahami masyarakat.

BRIN: Mayoritas Kota Indonesia Berada di Pesisir

Peneliti Senior Bidang Tsunami BRIN, Widjo Kongko, menjelaskan sekitar 60 persen tsunami di dunia dipicu gempa tektonik, sementara 22 persen lainnya disebabkan aktivitas vulkanik.

Selama kurun waktu 1700 hingga 2022, tercatat 13 tsunami besar di kawasan Samudra Pasifik yang dampaknya turut dirasakan Indonesia.

Widjo menambahkan Indonesia telah memiliki sistem peringatan dini tsunami InaTEWS sejak 11 November 2008 yang mampu mengeluarkan peringatan dalam waktu kurang dari tiga menit setelah gempa terjadi.

Namun, ia mengingatkan tantangan besar masih dihadapi karena sekitar 60 persen kota di Indonesia berada di wilayah pesisir yang rawan tsunami. Sejumlah infrastruktur strategis seperti pembangkit listrik, kawasan industri, dan destinasi wisata juga banyak berada di kawasan pantai.

BNPB: Bencana Geologi Berdampak Lebih Besar

Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, Maryanto, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan 2026 telah terjadi 1.189 bencana di Indonesia yang didominasi bencana hidrometeorologi.

Meski jumlahnya lebih sedikit, bencana geologi seperti gempa bumi dinilai memiliki dampak yang jauh lebih besar karena kerap merusak infrastruktur vital dan menghambat distribusi bantuan.

Maryanto menilai koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam penanganan bencana. Ia mengingatkan hambatan birokrasi dan ego sektoral masih sering menjadi kendala di lapangan.

Kesiapan Sosial Dinilai Masih Lemah

Direktur Yayasan Skala Indonesia, Tri Nirmala Ningrum, menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki pengetahuan dan teknologi kebencanaan yang memadai.

Namun, menurutnya, kesiapan sosial masyarakat belum berkembang seiring kemajuan teknologi tersebut.

"Input teknologi dan pengetahuan tidak diimbangi dengan kesiapan secara sosial dalam menghadapi bencana," ujarnya.

Sementara itu, wartawan senior Saur Hutabarat menilai masyarakat harus menentukan sikap dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami.

Menurutnya, terdapat dua pilihan, yakni beradaptasi dengan membangun kawasan dan bangunan tahan gempa atau melakukan relokasi dari wilayah yang memiliki risiko tinggi.

Saur mengingatkan bahwa hingga kini masih banyak masyarakat yang menyadari tinggal di daerah rawan gempa, tetapi belum mengubah perilaku maupun pola pembangunan untuk mengurangi risiko bencana.