telusur.co.id - Upaya pemerintah mempercepat Program 3 Juta Rumah mendapat suntikan dukungan dari sektor swasta. Lippo Group resmi menghibahkan lahan seluas 30 hektare di kawasan Meikarta kepada negara untuk mendukung pembangunan sekitar 141 ribu unit rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Komitmen hibah tersebut ditandatangani dalam acara yang berlangsung di Ruang Sumatera, Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026). Penandatanganan dilakukan jajaran PT Lippo Cikarang bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani.
Sejumlah pejabat negara turut menjadi saksi dalam prosesi tersebut, mulai dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, hingga pendiri Lippo Group Mochtar Riady dan CEO Lippo Group James Riady.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, hibah lahan tersebut menjadi langkah strategis untuk mengatasi persoalan keterbatasan lahan yang selama ini menjadi tantangan utama pembangunan perumahan di wilayah perkotaan. "Pada hari ini telah dilaksanakan penandatanganan komitmen hibah dari Lippo Cikarang kepada negara," ujar dia dalam sambutannya.
Dia menegaskan, seluruh proses hibah telah melalui pengawasan dan pendampingan berbagai lembaga negara guna memastikan tata kelola berjalan sesuai aturan. "Tata kelola hibah lahan ini diawasi Kejaksaan Agung dan BPKP serta telah dikonsultasikan dengan KPK. Hasilnya dinyatakan clear and clean, sehingga penandatanganan komitmen hibah dapat dilaksanakan hari ini. Kami berharap ini menjadi terobosan besar bagi pembangunan rumah susun subsidi di Indonesia," tutur Maruarar.
Ara, sapaan akrab Maruarar juga mengapresiasi keterlibatan BPI Danantara yang akan berperan dalam pengelolaan aset sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan proyek tersebut. Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, hingga aparat penegak hukum menjadi fondasi penting untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah.
"Kami ingin memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai calon penghuni, kepada pengembang dan kontraktor yang akan membangun, serta kepada pemerintah daerah dalam proses perizinan. Harapannya, pada akhir tahun ini masyarakat sudah bisa melakukan akad dan mulai memesan unit rumah susun," ucap Ara.
Meski penyaluran rumah subsidi tapak pada tahun sebelumnya mencapai rekor sekitar 278 ribu unit, Ara mengakui pembangunan rumah susun subsidi masih menjadi pekerjaan besar yang harus dipercepat guna menjawab kebutuhan hunian di kawasan perkotaan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut hibah lahan dari Lippo Group merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Program Asta Cita Presiden di sektor perumahan. Dia menjelaskan, aset hibah nantinya akan dikelola oleh BPI Danantara, sementara seluruh proses administrasi dan legalitas tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pengawasan Kejaksaan Agung serta BPKP.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, memastikan lembaganya siap menjalankan mandat pemerintah dalam mengelola aset tersebut sekaligus mendukung pembangunan rumah susun subsidi. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Lippo Group atas komitmennya. Hibah lahan ini akan memberikan manfaat yang sangat besar karena akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 141 ribu unit rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Danantara siap menjalankan tugas ini sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap dia.
Sementara itu, pendiri Lippo Group Mochtar Riady menyampaikan bahwa keputusan menghibahkan lahan berawal dari diskusinya bersama CEO Lippo Group James Riady mengenai besarnya tantangan penyediaan rumah di Indonesia. "Beberapa bulan lalu James menyampaikan bahwa bangsa kita masih menghadapi kekurangan perumahan dan salah satu tantangan utamanya adalah penyediaan lahan. Kami ingin memberikan sumbangsih kepada negara melalui sektor perumahan, sehingga lahirlah komitmen untuk menghibahkan lahan Meikarta seluas 30 hektare ini," papar dia.
Dia pun menilai, sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional karena mampu menggerakkan berbagai industri sekaligus membuka lapangan pekerjaan. "Saya meyakini pembangunan perumahan merupakan salah satu motor penggerak ekonomi. Banyak industri yang ikut bergerak ketika sektor perumahan berkembang. Karena itu saya sangat gembira Presiden memberikan perhatian besar pada sektor ini. Kami berharap kontribusi ini dapat membantu pemerintah menyediakan lebih banyak rumah bagi masyarakat," tutur Mochtar Riady.
Laporan: Malik Sihite
