telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan yang difokuskan pada implementasi kebijakan bantuan pendidikan berbasis desil di Kota Bandung, Senin, 23 Februari 2026, di Posko MRC, Jalan Pamitran II.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di sektor pendidikan, khususnya program bantuan bagi peserta didik dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.
Dalam pemaparannya, Kang Rachmat menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Pada kesempatan tersebut, fungsi pengawasan diarahkan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
“Bantuan pendidikan ini harus sampai kepada yang berhak. Tidak boleh ada pemotongan, pungutan tidak resmi, atau penyalahgunaan oleh oknum tertentu,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa skema bantuan berbasis desil mengacu pada basis data sosial pemerintah untuk menjangkau keluarga dalam kategori miskin ekstrem. Karena itu, validitas data dan transparansi mekanisme menjadi faktor krusial dalam keberhasilan program.
Dalam dialog bersama masyarakat, muncul sejumlah catatan pengawasan, antara lain kekhawatiran terhadap potensi pemotongan dana, kurangnya pemahaman teknis mengenai prosedur penerimaan bantuan, serta perlunya transparansi data penerima agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kita harus memastikan masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Jika ada indikasi penyimpangan, laporkan. Pengawasan tidak bisa berjalan sendiri, perlu partisipasi aktif masyarakat,” ujar Kang Rachmat.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan unsur masyarakat dalam mengawal implementasi kebijakan tersebut secara berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD mendorong peningkatan sosialisasi teknis, penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan bantuan pendidikan.
Melalui pengawasan yang konsisten, DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen menjaga agar kebijakan pendidikan berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar meringankan beban keluarga yang membutuhkan. (VC)
