Pejabat atau organisasi perangkat daerah di Kabupaten Cianjur yang menggunakan kendaraan dinas dengan tidak membayar pajak kendaraan yang dipakainya akan ditarik. hal itu dikatakan Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur, Jumat, (9/2/18).
Menurutnya kebijakan tersebut di ambil agar seluruh pejabat terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor.
“Melalui pajak pembangunan di Cianjur ataupun di Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan secara maksimal,” ucapnya.
Sebagai contoh dikatakan, Herman, dirinya membayar pajak walau pun waktu pajak kendaraannya akan habis beberapa hari kedepan.”Hari ini, saya membayar sendiri pajak kendaraan pribadi yang habis pajaknya beberapa hari kedepan,” katanya.
Saat dirinya melakukan pembayaran, Herman menolak untuk diprioritaskan. Wabup lebih memilih untuk ikut mengantre bersama pembayar pajak kendaraan lainnya. Hal tersebut dilakukan agar menjadi contoh pada warga Cianjur, terutama PNS agar taat membayar pajak.
Dia menggarisbawahi seharusnya PNS yang mendapatkan fasilitas kendaraan untuk menunjang kinerja lebih taat membayar pajak dan memberi contoh pada warga karena sejak beberapa waktu terakhir banyak kendaraan dinas yang belum membayar pajak.
“Kalau ada pegawai yang tidak taat membayar pajak kendaraan, akan diberikan sanksi kendaraan yang mereka pakai ditarik, kami sudah mendapatkan data dan berencana untuk membuat surat ke setiap OPD agar segera membayar pajak,” katanya.[ant]
