telusur.co.id - Pemerintah mulai menggeber agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera. Salah satu fokus utama ialah pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak yang ditargetkan mulai dikerjakan pada September 2026.

Kepastian itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai mengikuti rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, serta pemerintah daerah terdampak, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

"Kami melaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa proses tender sudah berjalan dan kami siap memulai pembangunan pada bulan September," ucap dia dalam keterangannya. 

Meski demikian, Ara mengingatkan agar pemerintah daerah memastikan lahan yang dipilih benar-benar memenuhi sejumlah persyaratan. 

Mulai dari bebas ancaman bencana, memiliki kepastian hukum, hingga berada tidak terlalu jauh dari pusat aktivitas masyarakat.

"Jangan sampai warga direlokasi ke kawasan yang masih berisiko atau sulit mengakses sekolah, pasar, rumah sakit maupun fasilitas publik lainnya. Lokasinya harus aman dan tetap mendukung aktivitas masyarakat," tegas Ara. 

Untuk mempercepat pembangunan, Kementerian PKP akan mengandalkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) serta material bata interlock yang dinilai mampu mempercepat proses konstruksi tanpa mengurangi kualitas bangunan.

Di sisi lain, pembangunan huntap juga mendapat dukungan dari sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hingga kini, Yayasan Buddha Tzu Chi telah menuntaskan pembangunan sekitar 500 unit rumah dari total komitmen sebanyak 2.603 unit.

Pemerintah menerapkan tiga pola pembangunan hunian pascabencana. Pertama, pembangunan secara insitu, yakni membangun kembali rumah di lokasi semula yang dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Kedua, skema eksitu mandiri, di mana masyarakat dapat memilih lokasi relokasi sendiri dengan fasilitasi BNPB. 

Ketiga, eksitu komunal, yaitu pembangunan kawasan permukiman baru yang dikerjakan Kementerian PKP bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan mitra CSR.

Dalam rapat tersebut, Kementerian PKP memaparkan kesiapan pembangunan huntap eksitu komunal di tiga provinsi yang terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di Aceh, pemerintah telah menyiapkan 45 lokasi dengan luas sekitar 156 hektare yang mampu menampung sekitar 6.220 unit rumah. Sementara di Sumatera Utara tersedia empat lokasi seluas lebih dari 20 hektare dengan kapasitas 919 unit. Adapun di Sumatera Barat disiapkan lima lokasi seluas sekitar 21 hektare yang dapat dibangun sebanyak 813 unit hunian.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah kini memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh. Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

"Kami akan melakukan evaluasi setiap minggu. Perkembangan pembangunan akan terus dipantau agar seluruh target dapat berjalan sesuai rencana," kata dia.

Dia juga meminta PT PLN segera menyiapkan jaringan listrik di seluruh kawasan relokasi sehingga masyarakat dapat langsung menikmati layanan dasar ketika hunian selesai dibangun.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Distribusi PLN Arsyadani Akmalaputri memastikan perusahaan siap mendukung kebutuhan kelistrikan di kawasan relokasi, mulai dari hunian sementara, hunian tetap hingga fasilitas umum.

Hingga saat ini, PLN telah mengalirkan listrik ke sekitar 19.377 unit hunian sementara, hunian tetap, serta berbagai fasilitas pelayanan masyarakat di wilayah terdampak.

"Begitu pembangunan hunian siap, kami juga siap memastikan kebutuhan listrik masyarakat langsung terpenuhi," ujar Arsyadani.

Pemerintah berharap sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, BUMN, serta berbagai mitra pembangunan mampu mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana. 

Dengan begitu, masyarakat dapat segera kembali menempati rumah yang lebih aman, layak huni, dan didukung infrastruktur dasar yang memadai.

Laporan: Malik Sihite