telusur.co.id - Layanan transportasi umum program buy the service (BTS) di sejumlah kota terancam mandek. Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah diminta duduk bersama untuk mencari solusi pembiayaan.

“Kami berharap Kementerian Perhubungan segera duduk bersama dengan pemerintah daerah untuk memastikan layanan bus Program BTS di sejumlah kota tetap berjalan. Selama ini kehadiran bus BTS telah banyak membantu masyarakat untuk tetap menggunakan layanan transportasi umum yang murah, nyaman, dan aman,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Kamis (16/1/2025). 

Untuk diketahui sejumlah pemerintah daerah mengaku tidak mampu melanjutkan pembiayaan layanan bus berbasis program BTS. Akibatnya layanan bus umum seperti Biskita Trans Pakuan Bogor  berhenti beroperasi, Batik  Solo Trans mengurangi jam layanan, Trans Jogja dan Trans Metro Dewata di Denpasar juga berhenti beroperasi. 

Huda mengatakan terhentinya layanan transportasi umum berbasis BTS akan memberikan dampak besar bagi mobilitas warga. Selain itu kampanye pemerintah agar masyarakat beralih ke transportasi umum untuk menekan polusi udara akan kembali ke titik nol. “Layanan BTS di berbagai kota dalam beberapa tahun terakhir menjadi andalan warga. Kalau kemudian tiba-tiba terhenti bisa jadi masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi atau beralih ke ojek online yang jauh lebih mahal,” katanya. 

Dia mengungkapkan tahun lalu program BTS dilaksanakan di 46 koridor yang tersebar di Kota Medan, Kota Palembang, Kota Bandung, Kabupaten Banyumas, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar Denpasar, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, dan Makassar. Pemerintah mengalokasikan subsidi dari APBN sebesar Rp437,8 miliar. “Tahun ini subsidi pemerintah pusat dikurangi menjadi Rp177 miliar untuk 12 koridor saja,” katanya.  

Huda menyayangkan minimnya inovasi sejumlah pemerintah daerah untuk mengandeng pihak ketiga dalam mempertahankan operasional bus BTS. Padahal berdasarkan nota kesepahaman Pemda dan Kemenhub, tahun ini Pemda harus bisa mandiri dalam mengelola bus program BTS. “Harusnya Pemda bisa lebih inovatif untuk mengandeng swasta atau merancang skema pembiayaan lain agar operasional bus BTS ini bisa tetap berjalan sehingga layanan ke masyarakat tidak terganggu,” katanya. 

Politisi PKB ini berharap Kementerian Perhubungan dan Pemda bersama-sama mencari solusi agar layanan BTS di sejumlah kota tetap bertahan. Menurutnya jika layanan BTS ini terpaksa berhenti maka yang rugi adalah masyarakat. 

“Layanan BTS ini juga harus diikuti dengan integrasi transportasi umum sehingga bus BTS tidak bersaing dengan perusahaan atau koperasi angkutan umum lokal. Jakarta dengan JakLingko bisa  menjadi model integrasi angkutan umum yang modern, murah, dan nyaman,” pungkasnya. [ham]