telusur.co.id - Hampir seribu kepala daerah hasil Pemilu 2024 resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto hari ini. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memiliki sejumlah pesan bagi para kepala daerah tersebut, termasuk agar efisiensi anggaran diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik.

“Selamat kepada kepala daerah yang dilantik hari ini. Semoga dapat bekerja dengan amanah sehingga dapat mensejahterahkan rakyat,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Kamis (20/2/2025).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo melantik 961 Kepala Daerah di Istana Kepresidenan hari ini. Rinciannya adalah 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah di Indonesia.

Cucun pun mengingatkan kepala daerah yang baru saja dilantik untuk menjalankan kepemimpinan yang inklusif dan mendengarkan aspirasi semua lapisan masyarakat.

“Seperti yang telah disampaikan Presiden Prabowo, bahwa saudara/i kepala daerah adalah pelayan atau pengabdi rakyat. Jadi sudah menjadi kewajiban kepala daerah untuk bekerja bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing,” tuturnya.

Saat pelantikan kepala daerah, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa gubernur/bupati/wali kota dan wakilnya harus bisa memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya. Dalam konteks ini, kepala daerah harus bisa melayani seluruh rakyat di wilayahnya tanpa terkecuali.

“Setelah dilantik, kepala daerah harus bisa memposisikan diri sebagai pemimpin semua rakyat di wilayah tempatnya mengabdi. Jadi tidak boleh mengkotak-kotakkan siapa pendukungnya terdahulu, maupun siapa yang bukan,” jelas Cucun.

“Kepala daerah harus bisa mengabdi kepada seluruh rakyat di wilayahnya. Dan pastikan untuk menepati janji-janiinya kepada rakyat saat kampanye dulu,” sambung Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

Lebih lanjut, Cucun mengingatkan kepala daerah agar menjadi pemimpin yang berintegritas dan bekerja dengan kredibel. Menurutnya, kepala daerah juga harus bisa menghadirkan manfaat nyata untuk daerah yang mereka pimpin.

“Kepala daerah yang baik adalah pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi wilayahnya dan rakyat yang dipimpinnya. Terkhusus, agar bagaimana rakyat di daerahnya dapat merasakan kesejahteraan dari setiap kebijakan dan program Pemerintah Daerah,” papar Cucun.

Oleh karenanya, Cucun meminta Kepala Daerah untuk dapat meningkatkan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk menyangkut kebijakan efisiensi anggaran yang telah diamanatkan oleh Presiden Prabowo.

“Kepala daerah harus bisa melakukan efisiensi APBD, khususnya pada Belanja Operasional, dan agar diarahkan untuk pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan,” sebutnya.

Cucun pun menyinggung tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Terutama terkait dengan alokasi Belanja Pegawai pada APBD yang dibatasi sebesar 30% dari total belanja.

“UU HKPD mengharuskan Pemda mengalokasikan lebih besar belanja produktif. Dan demi mengurangi inefesiensi anggaran di daerah, salah satunya dilakukan dengan pengurangan alokasi upah pegawai,” terang Cucun.

Pimpinan DPR koordinator bidang (korbid) kesejahteraan rakyat (kesra) itu mengatakan, pengurangan anggaran upah pegawai ini sangat penting karena di beberapa daerah upah dan gaji hampir mencakup 50 persen dari dana APBD. Cucun mengingatkan, Pemda masih memiliki waktu 2 tahun lagi karena UU HKPD memberi waktu transisi dilakukan dalam 5 tahun sejak UU tersebut diundangkan.

“Kebijakan ini paling lambat dilakukan pada tahun 2027 sesuai amanat UU HKPD. Artinya kepala daerah yang baru saja dilantik memiliki PR terkait efisiensi anggaran dari belanja pegawai,” ucapnya.

Cucun mengatakan, UU HKPD juga berfungsi mencegah korupsi dan memperbaiki tata kelola anggaran di daerah. Melalui beleid ini, Pemda ‘dipaksa’ untuk melakukan belanja anggaran dengan sebaik-baiknya sehingga APBD lebih bisa dirasakan untuk peningkatan kualitas kehidupan rakyat.

“Agar bagaimana fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bisa merata di setiap daerah, serta kehidupan sosial ekonomi dan budaya rakyat terus mengalami peningkatan,” urai Cucun.

“Kemudian agar kesenjangan di deerah dapat diatasi, ekonomi masyarakat terjaga, dan tingkat pengangguran dapat ditekan dengan kebijakan-kebijakan produktif dan pro-rakyat, salah satunya dengan efisiensi APBD agar diprioritaskan bagi program-program jaminan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Di sisi lain, Cucun mengimbau masyarakat untuk mendukung kepemimpinan baru di daerahnya. Ia juga berharap agenda pembekalan atau retret akan membuat kepala daerah semakin matang dan siap dalam bekerja untuk rakyat dan daerahnya.

“Mari kita dukung para kepala daerah baru ini. Dan masyarakat kita harapkan untuk dapat mengawal kerja-kerja kepala daerah di wilayahnya masing-masing sehingga apa yang mereka lakukan benar-benar dirasakan secara maksimal,” tutup Cucun.