telusur.co.id - Owner PT. Bandar Laut Dunia (BALAD) Grup, HRM. Khalilur Rahman Abdullah Sahlawiy menegaskan dukungannya terhadap agenda besar Presiden RI, Prabowo Subianto dalam membentuk Komite Reformasi Polri.
Menurut Gus Lilur sapaan akrabnya, reformasi di tubuh Polri merupakan langkah tepat untuk menjawab tuntutan publik sekaligus memperkuat profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas institusi kepolisian.
“Kita semua cinta Polri, tapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Reformasi ini momentum penting agar Polri makin dipercaya masyarakat,” beber Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) ini kepada telusur.co.id. Senin, (29/9/2025).
Namun di balik dukungan itu, Founder GP Sakera ini juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas maraknya praktik tambang ilegal di Jawa Timur, khususnya Madura. Ia menekankan agar kepolisian memberi perhatian serius pada kasus dugaan pertambangan galian C di kawasan wisata religi Asta Tinggi, Sumenep.
“Perlu penanganan serius. Jangan sampai dibiarkan, karena selain merusak lingkungan, ini juga merugikan masyarakat,” sambung pegiat antikorupsi Jawa Timur ini.
Dugaan tambang ilegal tersebut telah dilaporkan pihak Yayasan Panembahan Somala (YPS). Ketua YPS, RB Moh Amin mengungkapkan bahwa, pihaknya telah dua kali melayangkan laporan resmi. Pertama ke Polres Sumenep pada 6 Februari 2023 dengan Nomor: 03/YPS/III/2023, dan kedua ke Polda Jatim pada 19 Juni 2024 dengan Nomor: 17/YPS/VI/2024.
Meski laporan itu sudah ditindaklanjuti hingga pengecekan lapangan oleh Polres Sumenep pada 30 Desember 2024, aktivitas pertambangan disebut tetap berlanjut hingga September 2025.
“Kami punya bukti foto dan video alat berat yang masih beroperasi,” lugas Amin.
Gus Lilur menilai, penanganan kasus tambang ilegal di Sumenep harus menjadi ujian nyata bagi komitmen reformasi Polri.
“Reformasi bukan hanya soal aturan di atas kertas, tapi juga keberanian menegakkan hukum di lapangan. Polisi harus bertindak tegas,” tutup Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forum Jurnalis Nahdliyin (FJN) ini. (ari)
