telusur.co.id - Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Ali Ahmad mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengganti para menteri yang tidak bisa bekerja dengan baik. Dia menilai hal itu menunjukkan bahwa Prabowo tidak ingin mengecewakan rakyat Indonesia.
Gus Ali, sapaan Ali Ahmad mengatakan, pernyataan Prabowo yang disampaikan usai menghadiri puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) NU ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam itu sangat gamblang dan tidak perlu penafsiran. Semua orang mengetahui maksud dari pesan Prabowo.
Menurut dia, secara tegas Prabowo akan menyingkirkan para pembantunya yang tidak bekerja dengan baik untuk rakyat. Maknanya, presiden tidak akan segan-segan mengganti pejabat yang tidak sungguh-sungguh melayani rakyat.
"Orientasi kerja Pak Prabowo itu sangat jelas, yaitu bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat," terang legislator asal Dapil Malang Raya itu, Kamis (6/2/2025).
Gus Ali menyatakan bahwa rakyat ingin pemerintah bekerja dengan baik. Rakyat juga ingin pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta bersih dari penyelewengan kekuasaan.
Menurutnya, Presiden Prabowo berupaya keras untuk memenuhi keinginan rakyat Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah memberikan mandat sebagai presiden.
"Presiden Prabowo bekerja ikhlas untuk rakyat dan tidak ingin mengecewakan rakyat. Seperti kata Gus Dur bahwa Pak Prabowo itu orangnya ikhlas," ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Gus Ali, para menteri harus bekerja dengan baik semata-mata demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Semua menteri harus mendukung Presiden Prabowo untuk menjalankan program-program kerjanya.
Tentu, Prabowo mempunyai catatan siapa saja menteri yang tidak kerjanya, menteri yang kerjanya sedang, dan menteri yang bekerja dengan baik. Dalam waktu 100 hari kerja, kinerja para menteri sudah bisa dilihat dan diukur.
Terkait wacana reshuffle, Gus Ali mengatakan bahwa perombakan kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk mengganti para pembantunya yang dinilai memiliki kinerja yang tidak baik.
"Soal reshuffle, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Tentu, para menteri harus berupaya meningkatkan kinerjanya," pungkasnya. [ham]
