telusur.co.id -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor jasa keuangan (SJK) agar tetap resilien dan mampu menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026), OJK menetapkan tiga kebijakan prioritas utama, yakni penguatan ketahanan sektor, pengembangan ekosistem yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan yang berkelanjutan.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa kondisi fundamental ekonomi dan kinerja sektor jasa keuangan saat ini dalam posisi yang sangat solid. "Kondisi fundamental ini menjadi modalitas penting untuk kelanjutan kita ke depan. Kami berterima kasih atas seluruh program-program prioritas pemerintah yang telah bersinergi dengan kebijakan OJK," ujar Friderica di hadapan para pimpinan kementerian, lembaga, dan industri keuangan.

Dalam prioritas penguatan ketahanan, OJK fokus pada pemenuhan modal minimum Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta penguatan infrastruktur pengawasan berbasis teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI). Salah satu langkah revolusioner yang diambil adalah pembentukan Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal untuk memperkuat kepercayaan investor melalui delapan rencana aksi, termasuk peningkatan kebijakan free float menjadi 15 persen dan transparansi pemilik manfaat (Ultimate Beneficial Owner).

Tak hanya penguatan internal, OJK juga secara proaktif mendukung program strategis pemerintah. Hingga Desember 2025, sektor jasa keuangan telah menyalurkan pembiayaan awal sebesar Rp149 triliun untuk pembangunan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Selain itu, OJK telah memfasilitasi pembiayaan senilai Rp1,02 triliun guna mendukung ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dukungan terhadap hilirisasi juga diperkuat melalui pengembangan ekosistem bulion, di mana transaksi kegiatan usaha ini telah mencapai 16.870 kg emas senilai Rp48 triliun. Friderica menambahkan bahwa perluasan instrumen berbasis emas seperti tokenisasi dan ETF emas akan menjadi prioritas untuk mempercepat program hilirisasi nasional.

Menanggapi rencana tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan apresiasi tinggi terhadap peran OJK dalam menjaga stabilitas pasar. "Kami percaya masa depan perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh sektor keuangan yang stabil dan kredibel. Sinergi antara pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia akan memastikan momentum pertumbuhan terjaga dan lapangan kerja tercipta," kata Airlangga.

Menatap outlook 2026, OJK memproyeksikan tren positif akan terus berlanjut. Kredit perbankan diperkirakan tumbuh 10–12 persen, sementara penghimpunan dana di pasar modal ditargetkan mencapai Rp250 triliun. Di sektor inovasi digital, jumlah konsumen aset kripto ditargetkan tumbuh sebesar 26 persen seiring dengan penguatan pengawasan perilaku pelaku usaha melalui sistem SupTech yang lebih modern.

Di tengah optimisme tersebut, OJK tetap waspada terhadap dinamika global, termasuk risiko geopolitik di Timur Tengah dan kebijakan moneter Amerika Serikat. Berdasarkan laporan Januari 2026, stabilitas SJK tetap terjaga dengan rasio permodalan (CAR) perbankan yang kokoh di level 25,89 persen. Langkah penegakan hukum juga terus dilakukan secara tegas, termasuk pemblokiran lebih dari 32.000 rekening yang terkait dengan aktivitas judi online dan pencabutan izin usaha lembaga keuangan yang tidak memenuhi standar kesehatan finansial.

Melalui integrasi kebijakan yang mencakup literasi keuangan, penguatan pasar syariah, hingga implementasi instrumen nilai ekonomi karbon, OJK berupaya memastikan bahwa setiap inci pertumbuhan di sektor jasa keuangan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.