telusur.co.id - Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak seharusnya dihentikan hanya karena adanya persoalan tata kelola dan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang jelas kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi program tersebut.

"Kalau ada tata kelola yang mesti diperbaiki, ada anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran, atau penerima manfaat yang dinilai belum sesuai, maka yang diperbaiki adalah tata kelolanya dan penyimpangannya, bukan programnya," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bahtra yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI menilai bahwa program MBG merupakan program sangat baik. Pasalnya, tidak hanya memberikan asupan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Selain itu, dirinya menyebut program tersebut memiliki dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Dengan sekitar 27 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, kebutuhan bahan baku dapat menjadi penggerak ekonomi lokal.

"Kalau sayur diambil dari petani kita, telur dan ayam dari peternak lokal, bahkan ikan dari nelayan kita, maka program ini akan ikut menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah," katanya.

Bahtra menegaskan bahwa berbagai kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program harus dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program unggulan pemerintah tersebut.

"Kalau ada anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, ya itu yang diperbaiki. Jangan kemudian programnya yang dihentikan, karena tidak sebanding dengan manfaat besar yang diberikan," tegasnya.

Ia juga menilai berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo bertujuan menciptakan kesetaraan bagi seluruh anak Indonesia, baik yang berada di perkotaan maupun di pelosok desa, agar memperoleh akses pendidikan dan gizi yang sama.

Terkait pengawasan, Bahtra menegaskan seluruh elemen bangsa harus ikut terlibat, mulai dari DPR, masyarakat, mahasiswa hingga aparat penegak hukum.

"Kami berterima kasih kepada semua elemen yang ikut mengawasi program prioritas pemerintah. Pak Prabowo juga membuka ruang seluas-luasnya dan mengajak penegak hukum untuk ikut mengawasi agar program ini benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Bahtra berharap pengawasan yang kuat dari berbagai pihak dapat memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.