telusur.co.id - Penguatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dinilai menjadi kebutuhan mendesak seiring bertambahnya tugas yang diemban para kader di lapangan. Selain peningkatan kapasitas, pemerintah juga didorong memberikan perhatian lebih dalam bentuk insentif bagi kader Posyandu yang selama ini bekerja secara sukarela melayani masyarakat.
Hal tersebut disampaikan anggota komisi IX Netty Prasetiyani Aher kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/7/2026)
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) , Posyandu kini tidak lagi hanya berperan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga telah mengemban tugas baru melalui implementasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
"Kalau dulu Posyandu fokus pada kesehatan ibu dan anak, imunisasi, penanggulangan diare, hingga penurunan angka kematian ibu, sekarang cakupannya jauh lebih luas. Posyandu juga membantu urusan pendidikan, lingkungan, pekerjaan umum, ketertiban, hingga memastikan masyarakat memiliki jamban sehat," ujarnya.
Dengan bertambahnya cakupan layanan tersebut, Netty meminta pemerintah segera memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pasalnya, pengelolaan Posyandu berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat daerah, sementara berbagai program yang dijalankan juga melibatkan sektor kesehatan dan sektor lainnya.
Istri dari Ahmad Heryawan juga menilai kolaborasi antarkementerian menjadi kunci agar kader Posyandu tidak bekerja sendiri dalam menjalankan berbagai program pelayanan masyarakat.
"Karena itu saya meminta Menteri Kesehatan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, terutama Kementerian Dalam Negeri, agar urusan Posyandu benar-benar menjadi perhatian bersama," katanya.
Selain koordinasi, perhatian terhadap kesejahteraan kader Posyandu juga dinilai penting. Selama ini. Sebab, la jut Netty, besaran dukungan bagi kader masih sangat bergantung pada komitmen masing-masing pemerintah daerah sehingga kondisinya berbeda-beda.
Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi agar kader Posyandu memperoleh insentif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagai bentuk apresiasi atas tugas yang terus bertambah.
"Kita tidak harus menyeragamkan besarannya, karena kemampuan setiap daerah berbeda. Tetapi setidaknya ada keberpihakan dari pemerintah daerah sehingga kader tetap termotivasi menjalankan tugasnya," ujarnya.
Ia menjelaskan, peran kader Posyandu kini semakin luas. Selain melakukan penimbangan balita, pencatatan pertumbuhan anak, pemantauan stunting, hingga edukasi remaja terkait anemia, mereka juga terlibat dalam pendataan sanitasi rumah tangga serta mendukung distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurutnya, Posyandu merupakan salah satu wadah yang paling efektif menjangkau masyarakat karena menjadi tempat berkumpulnya warga setiap bulan, terutama para ibu yang membawa bayi dan balitanya.
"Ini merupakan potensi besar untuk meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat di berbagai bidang. Karena itu pemerintah jangan hanya menambah tugas Posyandu, tetapi juga memperkuat kapasitas kader dan memberikan perhatian yang layak agar pelayanan kepada masyarakat terus berjalan optimal," tutupnya.
