telusur.co.id - Wacana mengenai kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar NU ke-35 terus mengemuka. Beberapa nama yang mencuat sebagai opsi alternatif diantaranya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin dan Ketua Umum Jam'iyyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah (JATMAN) Ali Masykur Musa atau Cak Ali.
Menurut Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta Muzaki Cholis, baik Muhaimin Iskandar maupun Ali Masykur Musa dinilai dapat menjadi calon ketua umum alternatif dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Penilaian tersebut disampaikan Cholis yang melihat keduanya sebagai figur yang memiliki pengalaman, kapabilitas, serta kemandirian dalam memimpin organisasi terutama di lingkungan Nahdhatul Ulama. Keduanya juga tercatat pernah menjadi Ketua Umum PB PMII.
Muhaimin Iskandar, lanjut Cholis memiliki pengalaman dalam mengelola Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga berkembang menjadi partai politik besar. Sementara Ali Masykur Musa dinilai memiliki pengalaman kepemimpinan, termasuk sebagai pemimpin tarekat (Thoriqoh), serta rekam jejak dalam politik.
“Dasar pemikirannya karena satu dari sisi pengalaman, Muhaimin mengelola PKB hingga berkembang menjadi partai politik besar. Begitu pula Ali Masykur Musa yang saat ini sebagai pemimpin Thoriqoh, juga memiliki rekam jejak di politik juga,” ujar Cholis saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Selain pengalaman, Cholis juga berpendapat bahwa faktor kemandirian menjadi alasan lain yang membuat Muhaimin dan Ali Masykur layak dipertimbangkan sebagai alternatif calon ketua umum PBNU.
Ia menyinggung adanya kandidat-kandidat yang, menurutnya, kerap mengatasnamakan dukungan dari Istana. Dalam pandangan Cholis, Muhaimin dan Ali Masykur memiliki kapasitas untuk memimpin NU tanpa bergantung pada campur tangan pihak Istana. Penilaian terhadap keduanya didasarkan pada pandangan bahwa keduanya telah memiliki kemandirian, baik secara pemikiran maupun ekonomi.
“Dua orang ini mampu tanpa perlu campur tangan Istana untuk memimpin NU. Dari segi pemikiran maupun ekonomi, keduanya independen,” katanya.
Cholis menambahkan bahwa Muhaimin memiliki jaringan organisasi politik yang cukup jelas. Ia menyebut adanya afiliasi sejumlah PWNU dan PCNU dengan PKB sebagai salah satu modal politik yang dimiliki Muhaimin.
“Muhaimin punya organ yang sangat jelas. Banyak dari afiliasi PWNU dan PCNU ke PKB,” katanya.
Sebelum menutup keterangannya, Cholis berharap, apabila salah satu dari kedua tokoh tersebut nantinya memimpin NU, maka NU dapat lebih independen dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik eksternal.
“Kalau beliau itu memimpin NU, maka NU tidak lagi dapat diintervensi oleh anasir-anasir politik yang lain, kepartaian dan lain-lain,” tuturnya.
Proses pemilihan kepemimpinan NU semestinya lebih menitikberatkan pada kualitas personal dan kapasitas calon, bukan pada klaim dukungan politik dari pihak tertentu.
“Kita bicara kapabilitas, kredibilitas dan kompetensi saja. Syarat pemimpin kan harus itu, kapabilitas, kredibilitas, dan kompetensi,” pungkasnya.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Agenda utamanya meliputi pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.
