telusur.co.id - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan bahwa perdagangan karbon (carbon trading) harus dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing ekonomi nasional, sekaligus mempercepat transisi Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Menurut Sari, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama di pasar karbon dunia. Kekayaan hutan tropis, kawasan mangrove, lahan gambut, hingga ekosistem pesisir menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan karbon alami terbesar di dunia.
Karena itu, potensi tersebut harus dikelola secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan nasional.
"Trading carbon jangan hanya dipandang sebagai instrumen bisnis atau perdagangan internasional semata. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai ekonomi dari karbon dapat dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat, petani hutan, nelayan, dan seluruh komunitas yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan," ujar Sari Yuliati dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (20/7/2026).
Pimpinan DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu menilai perdagangan karbon berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang sejalan dengan visi pembangunan berbasis green economy. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola yang akuntabel, kepastian regulasi, serta distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat.
Menurutnya, ekonomi hijau tidak hanya berbicara mengenai upaya menekan emisi karbon, tetapi juga harus mampu menciptakan peluang ekonomi baru.
"Ekonomi hijau bukan sekadar mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau, meningkatkan investasi berkelanjutan, memperkuat industri rendah karbon, dan menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat," katanya.
Sari juga mendorong pemerintah memastikan masyarakat lokal menjadi bagian utama dalam setiap proyek perdagangan karbon. Ia menilai masyarakat yang selama ini menjaga hutan, kawasan konservasi, dan sumber daya alam harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat ekonomi dari perdagangan karbon.
Selain itu, DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar implementasi perdagangan karbon berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Menurut Sari, kredibilitas Indonesia di pasar karbon internasional hanya dapat dibangun melalui tata kelola yang kuat sehingga mampu menarik investasi hijau tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Ia optimistis, dengan dukungan regulasi yang tepat serta kolaborasi antara pemerintah, DPR RI, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu pemimpin ekonomi hijau di kawasan.
"Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok kredit karbon bagi dunia. Kita harus mampu menjadikan perdagangan karbon sebagai instrumen pembangunan nasional yang memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang," tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Sari menilai pengelolaan perdagangan karbon yang tepat akan menjadi salah satu kunci bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
