Telusur.co.id – Ketua Revolusi dan Edukasi Masyarakat untuk Inklusi Sosial Indonesia (REMISI) Agus Hasan Hidayat, secara resmi menutup Asia-Pacific Social Protection (APSP) Week 2026 yang diselenggarakan Asian Development Bank (ADB) di Manila, Filipina, pada 6–8 Oktober 2026.
Mengusung tema “Empowered Lives, Resilient Futures”, APSP Week 2026 mempertemukan pemimpin pemerintah, pembuat kebijakan, praktisi, mitra pembangunan, dan inovator untuk menilai kemajuan serta menyusun jalur menuju sistem perlindungan sosial yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Di penghujung kegiatan, Agus menutup dengan satu ajakan untuk membangun sistem perlindungan sosial bersama penyandang disabilitas, danai dukungan di komunitas, bukan di institusi.
Di forum tersebut Agus juga berbicara sebagai penyandang disabilitas, psikososial dan penyintas institusionalisasi, sebuah “disabilitas tersembunyi” yang menurutnya tidak mudah dikenali orang di ruangan itu.
"Ada saat ketika saya ketika saya tidak punya kontrol, tidak punya martabat, tidak punya kendali untuk membuat keputusan atas hidup saya sendiri. Bukan karena saya kriminal, tetapi karena disabilitas. Dan ribuan dari kami masih hidup di institusi-institusi itu hari ini di Asia.” ujarnya pada Selasa (13/10/2026), di Canberra.
Dari pengalaman itu Agus mengajukan pertanyaan yang menurutnya harus menjadi ukuran setiap kebijakan dukungan dan perawatan jangka panjang:
"Apakah kita sedang merancang sistem yang mendukung orang untuk hidup di tengah komunitas, atau sistem yang memutuskan apa yang terbaik bagi kita? Ada perbedaan besar antara menerima perawatan dan memiliki kendali atas dukungan yang kita terima.” tanyanya di hadapan para hadirin.
Ia menegaskan bahwa ketiadaan layanan dukungan berbasis komunitas membuat penyandang disabilitas hanya bisa bergantung pada keluarga, dan berisiko berakhir dalam segregasi dan institusionalisasi. Karena itu, kata Agus, investasi dukungan jangka panjang harus memastikan dana tidak sekadar menopang tempat orang dirawat, melainkan menciptakan kondisi agar setiap orang dapat hidup mandiri, membuat pilihan, membangun relasi, bekerja, dan berpartisipasi di komunitasnya.
Agus juga menyoroti digitalisasi perlindungan sosial. Teknologi dapat membuat layanan lebih cepat dan mudah dijangkau, tetapi:
"Jika sebuah sistem menjadi lebih efisien bagi pemerintah tetapi lebih sulit diakses penyandang disabilitas, kita perlu memikirkan ulang apakah itu bisa disebut kemajuan. Sistem digital tidak boleh menjadi penjaga gerbang baru. Ia harus aksesibel, terjangkau, aman, dan melindungi privasi kami, serta melengkapi dukungan manusia, bukan menggantikannya.”
Sebagai orang muda dengan disabilitas, Agus meminta pembuat kebijakan berhenti merancang sistem untuk “anak muda masa depan”. Ia menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukan penerima amal, melainkan pemegang hak, pekerja, anggota komunitas, dan aktor pembangunan.
"Perlindungan sosial bukan sekadar melindungi kami dari kemiskinan. Ia tentang menciptakan kondisi agar orang punya kehidupan milik mereka sendiri, dari sekadar membuat orang tetap hidup menjadi hidup dengan martabat. Jangan bangun sistem untuk kami. Bangun bersama kami,” pungkasnya.
Agus dijadwalkan menyampaikan refleksi penutup pada Pada Selasa, 13 Oktober 2026 pada Konferensi Australia Council for International Development (ACFID) 2026 di Canberra, Australia, dalam sesi “Shifting Power, Not Just Capacity”. Dua forum berbeda membawa satu pesan: kesehatan mental bukan hanya urusan layanan kesehatan. Ia menyangkut hak asasi manusia, perlindungan sosial, dan cara pembangunan membagi kekuasaan.
Konferensi ACFID 2026 (Australian Council for International Development) berlangsung 12–14 Oktober 2026 di Canberra dengan tema “Mobilising the Collective: Reshaping Systems for a Just Future”. Sesi “Shifting Power, Not Just Capacity: Solidarity, Organisations of People with Disabilities and the Disability Rights Movement” diselenggarakan oleh CBM Australia, Australian Disability and Development Consortium (ADDC), dan REMISI.
Sebagai informasi, REMISI adalah organisasi yang memperjuangkan hak penyandang disabilitas psikososial dan orang muda dengan disabilitas di Indonesia. Pendekatannya berbasis hak dengan mengutamakan otonomi, dukungan sesama, dan layanan yang peka trauma. REMISI menjalankan kelompok dukungan sesama, mengembangkan alat perencanaan krisis berbasis lima unsur (tempat, orang, dukungan psikososial, preferensi, dan rencana), serta menyusun buku saku hak bagi anak muda.
Perspektif Hak Asasi Manusia
Pesan Agus sejalan dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD): pengakuan kapasitas hukum yang setara dan dukungan dalam mengambil keputusan (Pasal 12), hak hidup mandiri dan terlibat di komunitas (Pasal 19), serta keterlibatan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dalam keputusan yang memengaruhi mereka (Pasal 4(3)). Pedoman Komite CRPD tentang Deinstitusionalisasi (2022) menegaskan bahwa institusionalisasi bukan perlindungan, dan meminta negara menghapus segala bentuk institusionalisasi serta tidak berinvestasi pada institusi. Studi 2026 “OPD Leadership in Deinstitutionalization” oleh TCI Global dan CBM Australia, yang didukung Pemerintah Australia melalui DFAT, menyimpulkan hal serupa: institusionalisasi ditentukan oleh hilangnya kebebasan, pilihan, dan kendali di setiap tempat, termasuk rumah, rumah sakit, dan panti rehabilitasi. Deinstitusionalisasi berarti memulihkan pilihan dan kendali, bukan sekadar menutup bangunan.
Perspektif Pembangunan
Studi yang sama mencatat bahwa kemiskinan, ketidakamanan perumahan, perlindungan sosial yang tidak memadai, dan minimnya dukungan komunitas mendorong keluarga dan individu menuju institusi, dan bahwa asuransi sosial sering tidak membiayai dukungan non-medis yang dibutuhkan untuk hidup di komunitas. Negara-negara Global South disebut membelanjakan kurang dari 1% anggaran kesehatan untuk kesehatan mental, sebagian besar untuk pengobatan. Di Indonesia, OPD melaporkan kekhawatiran bahwa ketentuan tentang kesehatan jiwa dalam UU Kesehatan 2023 masih membuka ruang bagi pemaksaan perawatan dan perwalian. Karena itu, kesehatan mental perlu dibahas bersama perlindungan sosial, perumahan, penghidupan, dan keadilan, bukan hanya di sektor kesehatan.
Dari Manila ke Canberra: Kekuasaan, Bukan Hanya Kapasitas
Di Canberra, Agus bergabung dalam panel bersama Sera Osborne (Psychiatric Survivors Association, Fiji), Tamara Jolly (CBM Australia) dan moderator Sally Cobb (Ketua Australian Disability and Development Consortium) pada Selasa, 13 Oktober 2026, pukul 14.00–15.30 di Torrens Room, National Convention Centre. Sesi ini mengajukan pertanyaan yang sama dengan pidato di Manila, kali ini kepada sektor pembangunan: siapa yang memegang kekuasaan, kepemimpinan siapa yang diinvestasikan, dan siapa yang membentuk keputusan.
"Selama bertahun-tahun, sektor pembangunan berbicara soal ‘penguatan kapasitas’ seolah itu tujuan akhir. Padahal kapasitas tanpa kekuasaan hanya menghasilkan organisasi yang pintar menulis proposal, bukan gerakan yang punya daya tawar nyata."
