Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) memperkuat pengawasan terhadap seluruh program kementerian, untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pesan tersebut disampaikan Maruarar saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal bersama jajaran auditor di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Maruarar meresmikan kantor Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.
"Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program Kementerian PKP berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terlebih, peningkatan target dan anggaran program perumahan merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan Presiden dan DPR yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik," ujar Ara sapaan akrab Maruarar.
Menurut politikus Gerindra itu, peningkatan anggaran dan target program perumahan harus diimbangi dengan sistem pengawasan internal yang kuat. Inspektorat Jenderal tidak hanya bertugas memastikan kepatuhan administrasi, tetapi juga harus mengawal substansi program hingga pelaksanaannya di lapangan.
“Inspektorat Jenderal harus memiliki integritas, kompetensi, dan keberanian dalam menjalankan tugas pengawasan. Jangan takut menghadapi intervensi. Pencegahan harus berjalan, tetapi apabila ditemukan pelanggaran, penindakan juga harus dilakukan secara tegas," ucap Ara.
"Kepercayaan Presiden dan DPR melalui peningkatan anggaran yang besar harus dijaga dengan memastikan setiap program Kementerian PKP berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” lanjut dia.
Pria berusia 56 tahun itu menekankan, auditor harus mampu mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target kementerian. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, bukan hanya setelah kegiatan selesai.
Dia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Para auditor dituntut memahami program perumahan secara menyeluruh, memiliki kompetensi teknis yang memadai, serta menjalankan tugas secara objektif dan profesional.
Selain kemampuan teknis, integritas dan keberanian menjadi aspek yang tidak dapat ditawar.
Dalam rapat tersebut, Ara juga mendengarkan berbagai masukan, usulan, serta pengalaman para auditor selama melakukan pengawasan.
Berbagai masukan itu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kementerian.
Dia turut mendorong komunikasi yang lebih baik antara Inspektorat Jenderal dan unit kerja terkait. Dengan demikian, kata Ara, setiap rekomendasi hasil pengawasan dapat segera ditindaklanjuti dan permasalahan serupa tidak kembali terulang.
"Melalui pengawasan yang kuat, profesional, dan berintegritas, Kementerian PKP berkomitmen menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap program perumahan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mewujudkan hunian layak bagi masyarakat Indonesia," pungkas dia.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kementerian PKP Dian Fris Nalle memaparkan sejumlah langkah pengawasan yang telah dijalankan untuk mendukung pelaksanaan program sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.
Salah satu upaya yang dikembangkan adalah penerapan early warning system atau sistem peringatan dini melalui aplikasi GOPKP. Sistem tersebut dimanfaatkan untuk memantau perkembangan capaian Program Bedah Rumah sehingga potensi hambatan dapat teridentifikasi lebih awal.
Melalui mekanisme tersebut, Inspektorat Jenderal berupaya menggeser pola pengawasan yang sebelumnya lebih banyak dilakukan setelah program selesai menjadi pengawasan yang berjalan selama proses pelaksanaan.
"Selain pengembangan sistem peringatan dini, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta dokumen perencanaan," ucap Dian.
"Kegiatan lainnya meliputi sosialisasi pengawasan dan tata kelola, clearance pegawai, serta berbagai kegiatan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian," sambung dia.
Editor: Risyad.
