Wacana Relokasi Badak Jawa Ke Alas Purwo, Legislator PDIP: Kajian Harus Berbasis Ilmu Pengetahuan

by Farauq Iskandar |
Wacana Relokasi Badak Jawa Ke Alas Purwo, Legislator PDIP: Kajian Harus Berbasis Ilmu Pengetahuan

telusur.co.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita merespon persoalan wacana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Wacana mitigasi resiko kepunahan dengan membangun habitat kedua bagi badak jawa di Alas Purwo Banyuwangi, kata sonny, semestinya harus melewati kajian yang komprehensif dan berbasis ilmu pengetahuan dengan didukung dengan data yang akurat dan dibuka secara terbuka.

Hal tersebut guna menghidari resiko fatal terhadap kelangsungan hidup satwa yang terancam punah dan keutuhan Taman Nasional Ujung Kulon.

"Konservasi tidak boleh berhenti sebagai bahan pidato di forum internasional. Badak Jawa saat ini hanya hidup liar di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Karena seluruh populasinya terkonsentrasi di satu kawasan, kekhawatiran terhadap ancaman gempa bumi, tsunami, maupun aktivitas Gunung Anak Krakatau memang patut dipahami. Gagasan membangun habitat kedua perlu dilihat sebagai langkah mitigasi risiko kepunahan. Namun, jangan sampai isu sepenting ini hanya berhenti sebagai bahan pernyataan di forum internasional," ungkap Sonny di Jakarta, Senin (16/11/2026).

"Badak Jawa bukan komoditas dan bukan pula bahan proyek. Kesalahan dalam mengambil keputusan dapat berakibat fatal bagi spesies yang populasinya sudah sangat terbatas ini," tambah Sonny menegaskan.

Wakil rakyat asal Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo) menegaskan, Kementerian Kehutanan harus menjelaskan dengan data, bukan sekadar menyebutnya wacana

"Menteri Kehutanan tidak cukup hanya mengatakan bahwa rencana ini masih berupa wacana. Masyarakat berhak mengetahui apa yang telah dan sedang dilakukan negara untuk melindungi Badak Jawa di Ujung Kulon," ujar Sonny.

"Kementerian Kehutanan harus membuka kondisi terkini populasi Badak Jawa, pengamanan kawasan, penanganan perburuan liar, ancaman penyakit, pemulihan habitat, hingga kesiapan menghadapi bencana. Negara harus menunjukkan kerja konservasinya secara nyata dan terukur," tambah Sonny.

Sebagai masyarakat asli Banyuwangi, Sonny menegaskan bahwa wacana pemindahan badak jawa ke Alas Purwo tersebut tidak boleh didasarkan pada asumsi.

"Alas Purwo berada di Banyuwangi, Jawa Timur, sedangkan Ujung Kulon berada di Banten, di ujung barat Pulau Jawa. Keduanya memiliki kondisi geografis, vegetasi, iklim, serta karakter ekosistem yang berbeda," ungkap dia.

Karena itu, tidak boleh ada anggapan bahwa Badak Jawa otomatis dapat hidup dan berkembang di Alas Purwo hanya karena sama-sama berada di Pulau Jawa.

"Pemerintah wajib menyusun kajian ilmiah yang menyeluruh mengenai ketersediaan pakan, sumber air, daya dukung kawasan, risiko penyakit, keamanan kawasan, hingga peluang satwa tersebut dapat berkembang biak di habitat baru," ujar Sonny.

Lebih lanjut, Sonny juga mewanti-wanti agar konservasi tersebut benar-benar diniatkan untuk keselamatan Badak Jawa. Bukan dikendalikan untuk kepentingan investor

"Pendanaan konservasi memang penting. Tetapi keselamatan Badak Jawa tidak boleh bergantung pada kepentingan investor ataupun dorongan untuk segera mendapatkan pembiayaan," tegas dia.

"Jangan sampai pendanaan lebih dahulu dikejar, sementara kelayakan habitat dan jaminan keselamatan satwanya belum diuji secara ilmiah. Kajian dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka, melibatkan ahli konservasi, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sekitar kawasan, serta organisasi lingkungan," beber dia.

Lebih jauh, anak buah Megawati Soekarno Putri ini menegaskan bahwa ujung Kulon harus tetap utuh dan tidak boleh menjadi korban dari wacana relokasi

"Pemerintah harus menjawab secara tegas keresahan masyarakat bahwa pengembangan habitat kedua jangan sampai menjadi pintu masuk untuk melemahkan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas dia.

"Saya meminta jaminan yang jelas: Ujung Kulon harus tetap menjadi kawasan konservasi yang utuh. Tidak boleh ada penurunan status, perubahan fungsi, pelepasan kawasan, maupun pembukaan ruang bagi pertambangan dan kepentingan ekstraktif lainnya," lanjut dia.

Sonny mengingatkan pemerintah untuk belajar dari berbagai kasus kawasan hutan pemerintah yang akhirnya menimbulkan konflik sosial, ekonomi dan resiko ekologis di kawasan tersebut. Seperti yang terjadi di kawasan Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur.

"Pengalaman Tumpang Pitu harus menjadi peringatan. Kekhawatiran masyarakat tidak muncul begitu saja. Di Banyuwangi, kawasan Gunung Tumpang Pitu yang sebelumnya berstatus hutan lindung kemudian berubah menjadi hutan produksi dan pada akhirnya menjadi kawasan tambang terbuka," kata dia.

Sonny berpesan, agar pengalaman pahit yang pernah terjadi di kawasan hutan lindung, semestinya harus menjadi pelajaran.

"Perubahan status kawasan hutan tidak boleh dilakukan tanpa pengawasan ketat dan tanpa keberpihakan yang jelas pada keselamatan lingkungan serta masyarakat sekitar," ujar Sonny.

Untuk mengatasi kontroversi ini, Sonny meminta pemerintah meneliti lebih lanjut dengan melibatkan lembaga penelitian, akademisi, aktivis yang konsen lingkungan dan hewan serta lainnya.

"Sikap saya tegas: pengembangan habitat kedua Badak Jawa boleh dikaji dengan serius dan berbasis ilmu pengetahuan. Tetapi keselamatan Badak Jawa dan keutuhan Taman Nasional Ujung Kulon tidak boleh dipertaruhkan, apalagi dikompromikan demi kepentingan jangka pendek," tegas dia

Komentar

Berita Terkait