Ketika Badak Lebih “Berharga” untuk Dipindahkan dari Manusia

by Telusur Opini |
Ketika Badak Lebih “Berharga” untuk Dipindahkan dari Manusia
Badak Jawa. Foto: dok. Kemenhut.

Penulis: Hery Purnobasuki, Guru Besar FST Universitas Airlangga, Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga.

Judul seperti itu memang menyengat. Saat muncul kabar bahwa pemerintah mempertimbangkan memindahkan sebagian badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo karena risiko tsunami, banyak orang otomatis bertanya: kalau badak perlu diselamatkan dari tsunami, apakah warga di pesisir tidak perlu diselamatkan juga?

Pertanyaan itu wajar, bahkan penting. Namun, menjawabnya dengan terlalu sederhana seolah negara memilih badak dan meninggalkan manusia akan menutupi persoalan yang jauh lebih rumit. Kita perlu membedakan antara mitigasi bencana untuk manusia dan strategi konservasi untuk satwa yang populasinya nyaris habis. Keduanya sama-sama penting, tetapi logikanya berbeda.

Masalahnya bukan memilih

Badak Jawa bukan sekadar hewan langka. Ia adalah spesies endemik yang kini hanya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Populasinya sangat kecil: sekitar 80 ekor menurut peneliti BRIN, sementara pencatatan resmi menyebut 97 ekor pada 2024 dan 98 ekor pada 2025. Angkanya memang sedikit berbeda karena metode dan periode pemantauan bisa saja tidak sama, tetapi pesannya sama: jumlahnya di bawah 100 ekor.

Dengan populasi sekecil itu, satu bencana besar bisa berarti kepunahan total. Jika tsunami besar menghantam habitat utama badak Jawa, tidak ada populasi cadangan di tempat lain yang bisa memulihkan spesies tersebut. Inilah alasan mengapa konservasionis sering menyebut Ujung Kulon sebagai “telur dalam satu keranjang.”

Berbeda dengan manusia. Warga yang tinggal di kawasan rawan tsunami tidak boleh diperlakukan sebagai kelompok yang boleh ditinggalkan. Mereka perlu sistem peringatan dini, jalur evakuasi, tempat penampungan, edukasi bencana, tata ruang yang aman, dan penegakan aturan pembangunan pesisir. Itu semua adalah kewajiban negara, bukan pilihan.

Jadi, ketika pemerintah membahas pemindahan badak, itu bukan berarti pemerintah memutuskan bahwa badak lebih penting daripada manusia. Masalahnya justru: apakah negara sudah menjalankan kewajibannya melindungi manusia dengan sungguh-sungguh, sambil juga menjaga spesies yang tidak bisa memilih tempat tinggalnya sendiri?

Mengapa badak perlu dipindah

Rencana pemindahan sebagian badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo muncul karena kekhawatiran terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Gempa atau erupsi berpotensi memicu tsunami yang dapat mengancam habitat badak di Ujung Kulon. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut risiko tersebut sebagai alasan untuk menyiapkan habitat alternatif.

Ide membangun populasi kedua bukan hal baru. Kementerian Kehutanan menyebut gagasan habitat kedua sudah berkembang sejak dekade 1980-an. Alas Purwo dinilai sebagai salah satu kandidat, tetapi statusnya masih “calon lokasi,” bukan keputusan final. Belum ada jadwal translokasi, belum ada rencana teknis terperinci, dan jumlah badak yang akan dipindahkan pun belum ditetapkan.

Artinya, kita tidak sedang membahas operasi besar-besaran yang sudah berjalan. Kita sedang membahas gagasan yang masih harus melewati uji kelayakan. Pemerintah menyatakan pemindahan tidak akan dilakukan sebelum kajian ilmiah lengkap memastikan ketersediaan pakan sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta keamanan kawasan.

Kalau dipikir dengan kepala dingin, itu masuk akal. Memindahkan badak bukan seperti memindahkan barang. Badak adalah makhluk hidup dengan kebutuhan ekologis yang kompleks. Salah memilih habitat bisa berarti stres, penyakit, konflik dengan satwa lain, kegagalan reproduksi, atau bahkan kematian. Untuk spesies yang jumlahnya kurang dari seratus ekor, kesalahan kecil bisa jadi bencana besar.

Tapi kritik tetap relevan

Meski demikian, kritik terhadap rencana ini tidak boleh langsung dicap sebagai anti-konservasi. Banyak pihak menolaknya karena khawatir proses pemindahan akan berbahaya, mahal, dan belum terbukti berhasil. Gubernur Banten, misalnya, menolak rencana tersebut dengan alasan habitat asli badak Jawa ada di Ujung Kulon.

Kritik itu penting karena konservasi bukan hanya soal niat baik. Sebuah kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan spesies bisa justru membahayakannya bila dilakukan terburu-buru. Translokasi satwa liar selalu membawa risiko: penanganan saat penangkapan, transportasi jauh, adaptasi di habitat baru, potensi penyakit, serta ketidakpastian apakah badak benar-benar dapat berkembang biak di lokasi baru.

Lalu ada pertanyaan yang lebih tajam: mengapa solusinya harus memindahkan badak, bukan memperkuat perlindungan habitat aslinya? Jika ancaman utamanya adalah tsunami, apakah Ujung Kulon sudah memiliki sistem mitigasi yang memadai? Apakah kawasan tersebut benar-benar tidak bisa dilindungi lebih baik? Apakah ada alternatif habitat yang lebih aman dan lebih dekat secara ekologis?

Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab dengan data, bukan slogan. Karena konservasi yang baik bukan sekadar memindahkan hewan dari satu tempat ke tempat lain. Konservasi yang baik adalah memastikan bahwa langkah tersebut benar-benar meningkatkan peluang hidup spesies dalam jangka panjang.

Manusia juga harus prioritas

Sekarang kembali ke judul yang provokatif: “Ketika Badak Lebih ‘Berharga’ untuk Dipindahkan dari Manusia.”

Frasa “lebih berharga” memang terasa menyakitkan, terutama bagi warga yang tinggal di daerah pesisir dan selama ini merasa belum mendapat perlindungan memadai. Namun, kita perlu jujur: negara tidak boleh memilih antara manusia dan satwa. Keduanya harus dilindungi, hanya dengan cara yang berbeda.

Untuk manusia, prioritasnya adalah mitigasi bencana yang nyata dan terjangkau. Sistem peringatan dini harus berfungsi, bukan hanya ada di atas kertas. Jalur evakuasi harus jelas, rambu harus terawat, masyarakat harus tahu ke mana harus lari, dan tempat penampungan harus siap. Pembangunan di zona rawan juga harus dikontrol, bukan dibiarkan tumbuh liar hanya karena ada investasi atau kepentingan ekonomi.

Untuk badak, prioritasnya adalah menjaga populasi agar tidak punah. Karena jumlahnya terlalu kecil, satu peristiwa besar bisa menghapus seluruh spesies dari muka bumi. Itu bukan soal empati terhadap hewan semata, tetapi juga soal tanggung jawab ekologis. Badak Jawa adalah bagian dari warisan alam Indonesia yang tidak bisa digantikan begitu hilang.

Jadi, ketika pemerintah membahas pemindahan badak, itu bukan berarti pemerintah mengabaikan manusia. Namun, pemerintah juga tidak boleh menggunakan isu konservasi untuk menutupi kelemahan dalam perlindungan warga. Keduanya harus berjalan paralel, bukan saling menggantikan.

Yang sebenarnya perlu diperbaiki

Masalah sebenarnya bukan pada keberadaan badak. Masalahnya adalah bagaimana negara menyusun prioritas secara jujur dan transparan. Jika memang ada risiko tsunami, maka semua pihak yang terdampak harus dilindungi, baik manusia maupun satwa. Tidak ada alasan untuk memilih salah satu.

Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa rencana pemindahan badak didasarkan pada kajian ilmiah yang kuat, bukan tekanan politik atau kepentingan tertentu. Kajian harus mencakup kelayakan habitat, risiko kesehatan, dampak sosial, serta rencana jangka panjang. Tanpa itu, pemindahan hanya akan menjadi simbol, bukan solusi.

Di sisi lain, pemerintah juga harus memperkuat sistem mitigasi bencana untuk warga pesisir. Jangan sampai warga merasa bahwa negara lebih peduli pada badak daripada pada mereka. Karena jika itu terjadi, kepercayaan publik akan runtuh, dan kebijakan konservasi apa pun akan sulit diterima.

Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukan “mana yang lebih penting, badak atau manusia?” Pertanyaan yang tepat adalah: “apakah negara mampu melindungi keduanya dengan adil, ilmiah, dan bertanggung jawab?”

Jika jawabannya belum, maka wajar masyarakat marah. Karena perlindungan terhadap kehidupan apa pun bentuknya tidak seharusnya menjadi pilihan yang saling meniadakan.

Komentar

Berita Terkait