Menjaga Waktu, Menjaga Hak: Kring Pajak Tempat Bertanya yang Layak

by Telusur Opini |
Menjaga Waktu, Menjaga Hak: Kring Pajak Tempat Bertanya yang Layak
Kring Pajak. Foto: dok. DJP.

Ditulis oleh Dinda Agustina Masayu dan Maria Victoria Yosefani Ratuain, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.

Sebagai masyarakat Indonesia, kita tak pernah terhindar dari pertanyaan-pertanyaan tentang negara ini. Sejak pada mulanya pajak ditetapkan sebagai suatu kontribusi wajib yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari, tentu hal ini mengikat kita dengan kewajiban untuk patuh. Pertanyaannya, dari banyaknya peraturan yang dibuat pemerintah, sudahkah seluruh Wajib Pajak setidaknya memahami betul cara melakukan kewajiban perpajakannya?

Sekalipun memiliki pertanyaan tentang pajak, hal yang pasti kita pikirkan pertama kali adalah besarnya usaha yang dibutuhkan demi memperoleh jawabannya. Dalam hal inilah, efisiensi waktu dan pemenuhan hak atas pelayanan pajak sungguh menjadi pertimbangan.

Idealnya, pemerintah selaku agen pemungut pajak sekaligus penyedia layanan harus mampu menyediakan solusi bagi masyarakat yang kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya. Karena itu, layanan pajak seharusnya tidak hanya berkaitan dengan eksistensinya, apakah pelayanan untuk isu pajak sudah ada atau tidak, namun juga kepada efisiensi dan pemenuhan fungsi pelayanannya.

Di era transformasi digital ini, riset yang dipublikasikan Listiani pada 2025 menunjukkan bahwa literasi pajak Indonesia di tahun 2025 memiliki indeks yang tinggi mencapai 62,4%. Sebagai bagian dari 62,4% tersebut, kita cukup bijak untuk dapat melihat pajak dari perspektif yang tidak melulu sebagai kewajiban. Selain itu, perspektif ini dapat menyadarkan opsi yang kita miliki untuk meringankan pemenuhan kewajiban pajak.

Pelayanan Hakikatnya Adalah Hak

Ketika berbicara tentang pelayanan negara, tentu yang muncul di benak kita ialah bahwa pelayanan itu pada hakikatnya merupakan hak kita sebagai warga negara. Hak pelayanan ini bahkan terasa lebih penting ketika kita sudah menjadi warga negara yang membayar pajak.

Rakyat tidak berdiri sendiri pada pandangan ini. Nyatanya, pelayanan pajak memang merupakan hak Wajib Pajak yang dilindungi oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2025. Peraturan ini menetapkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) yang menggarisbawahi bahwa setiap Wajib Pajak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan pajak, baik dalam menerima informasi, edukasi, atau mengajukan pengaduan terkait pajak secara adil tanpa dipungut biaya.

Tidak berhenti pada tersedianya tempat bertanya, hak pelayanan itu sendiri baru akan terpenuhi jika Wajib Pajak memperoleh jawaban atas pertanyaannya. Dalam hal ini, pemenuhan hak berpotensi terhambat jika kapasitas pelayanan pajak tidak seimbang dengan banyaknya pertanyaan. Dikutip dari laman resmi DJP bahwa masa transisi Coretax memiliki dampak pada kebutuhan pelayanan pajak, Kring Pajak siap sedia memenuhi kebutuhan kita.

Tidak berat sebelah, hadirnya Kring Pajak tidak menghilangkan pelayanan pajak konvensional di KPP. Kabar baiknya, Wajib Pajak diakomodasi oleh pelayanan pajak secara konvensional maupun modern. Saat hendak memilih pelayanan yang akan digunakan, maka kita akan bertanya, apa sebenarnya kelebihan Kring Pajak ini, apakah ia layak untuk digunakan?

Belajar dari Reformasi 1983

Pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh fenomena reformasi pajak 1983 yang mengubah sistem pajak dari official assessment menjadi self assessment. Lagi-lagi karena masa transisi, KPP lahir kala itu guna menggantikan Kantor Inspeksi Pajak sebagai kantor pelayanan pajak sebelum reformasi. Sejak saat itu sampai kini, kita masih akrab mengenal KPP sebagai tempat untuk bertanya tentang isu perpajakan.

Permasalahan yang disayangkan dari kantor pelayanan pajak ini hanya satu, yaitu waktu. KPP hanya buka di hari kerja dengan jam operasional umum pukul 08.00–16.00, belum termasuk jam istirahat yang umumnya berdurasi satu jam. Jika Wajib Pajak memiliki waktu terbatas pada hari kerja, faktor ini menjadi penghalang baginya untuk memperoleh pelayanan pajak yang layak. Dalam hal ini, pelayanan pajak secara konvensional di KPP terkesan kurang cocok bagi Wajib Pajak produktif.

Kring Pajak 1500200: Satu Pintu, Empat Kanal Solusi

Untuk memberikan efisiensi akses layanan pajak bagi semua kalangan, PER-22/PJ/2014 memutus ketergantungan kita pada KPP melalui penyelenggaraan layanan informasi dan pengaduan yang dilaksanakan oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP DJP).

Layanan yang dikenal dengan nama “Kring Pajak 1500200” bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan terkait perpajakan.

Adapun layanan yang disediakan meliputi pemberian informasi umum perpajakan, penerimaan dan pengelolaan pengaduan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Praktis dalam membantu permasalahan pajak yang kerap ditemui, Kring Pajak memiliki 4 sarana dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

  1. “Call Center” dengan nomor 1500200

  2. “X (Twitter)” dengan nama akun @kring_pajak

  3. “Live Chat” diakses pada www.pajak.go.id

  4. “Email” informasi@pajak.go.id (informasi umum) atau pengaduan@pajak.go.id (penerimaan dan pengelolaan pengaduan)

Dengan jam operasional pelayanan pada setiap hari kerja mulai pukul 08.00–16.00 WIB dan 24 Jam untuk Interactive Voice Response (IVR), layanan ini memudahkan Wajib Pajak untuk memperoleh informasi dan melakukan pengaduan tanpa harus datang langsung ke KPP. Melalui 4 sarana komunikasi pelayanan pajak modern inilah Wajib Pajak dapat memilih opsi layanan yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Kring Pajak, Tempat Bertanya yang Layak

Meskipun pemanfaatan teknologi informasi telah mempermudah akses Wajib Pajak terhadap pelayanan perpajakan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Pada layanan digital, tingginya jumlah pengguna, khususnya pada periode pelaporan SPT Tahunan, berpotensi menimbulkan gangguan sistem yang menghambat akses maupun proses penyampaian laporan.

Tingginya jumlah pertanyaan yang disampaikan juga menjadi tantangan dalam memastikan setiap jawaban yang disampaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi juga perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia agar pelayanan dapat berjalan optimal.

Perspektif baru atas pelayanan pajak ini menunjukkan bahwa kemudahan akses dan efisiensi Kring Pajak menjadi perubahan baik yang kini bisa kita nikmati. Tidak sekadar pemanfaatan teknologi yang mudah, Kring Pajak memastikan hak pelayanan Wajib Pajak dapat diperoleh dengan efisien.

Kini kita tahu, Kring Pajak merupakan opsi pelayanan pajak yang layak bagi kita, Wajib Pajak. Tidak hanya karena sifatnya yang sudah digital dan mudah diakses, tetapi juga fasilitasnya mengakomodasi efisiensi dalam keterbatasan waktu.

Ini giliran kita memanfaatkan Kring Pajak untuk memperoleh hak pelayanan perpajakan yang mudah, cepat, dan berkualitas.

Komentar

Berita Terkait