Oleh: KBP. Andi Baso Rahman, S.H., S.I.K., M.Si.
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat menyimpan sebuah paradoks. Setiap tahun, negara mengerahkan semakin banyak sumber daya untuk memadamkan api. Namun, ketika musim kemarau kembali datang, ancaman kebakaran seolah mengikuti siklus yang sama.
Patroli ditingkatkan, titik panas dipantau, personel dikerahkan, helikopter pemadam disiagakan, hingga penegakan hukum dilakukan. Semua langkah tersebut diperlukan. Namun, ada pertanyaan mendasar yang jarang menjadi pusat evaluasi: mengapa kebakaran terus berulang meskipun perangkat penanganannya semakin lengkap?
Persoalannya mungkin bukan semata-mata terletak pada kemampuan negara memadamkan api, melainkan pada cara negara memahami kebakaran itu sendiri.
Selama keberhasilan penanganan karhutla lebih banyak diukur dari kecepatan pemadaman, jumlah personel yang dikerahkan, atau banyaknya perkara yang ditangani, kita berisiko terjebak dalam logika penanggulangan yang bersifat reaktif.
Negara baru dianggap bekerja ketika api sudah menyala. Padahal, dalam tata kelola bencana modern, keberhasilan yang lebih fundamental justru terjadi ketika kebakaran dapat dicegah sebelum muncul.
Di sinilah paradigma penanganan karhutla di Kalimantan Barat perlu diubah: dari sekadar memadamkan api menuju pengelolaan risiko yang berkelanjutan.
Api Hanyalah Gejala
Karhutla bukan sekadar peristiwa ekologis. Ia merupakan hasil interaksi antara kondisi lingkungan, tata kelola lahan, aktivitas ekonomi, perilaku manusia, perubahan cuaca, dan kapasitas kelembagaan.
Karakteristik lahan gambut di Kalimantan Barat memperlihatkan kompleksitas tersebut.
Ketika gambut mengalami pengeringan, material organik di dalamnya menjadi mudah terbakar. Bahkan, api dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan menghasilkan asap pekat yang sulit dikendalikan.
Artinya, memadamkan api di permukaan belum tentu menghilangkan sumber kebakaran.
Persoalan ini menunjukkan bahwa kebakaran hanyalah gejala dari risiko yang telah terbentuk jauh sebelumnya.
Risiko tersebut bisa muncul akibat rusaknya tata air gambut, pembukaan lahan menggunakan api, lemahnya pengawasan, keterbatasan pilihan ekonomi masyarakat, maupun kegagalan mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan.
Karena itu, kebijakan yang hanya menitikberatkan pada pemadaman sebenarnya sedang menangani akibat, bukan sepenuhnya menyelesaikan penyebab.
Dalam perspektif manajemen risiko, pertanyaan utama seharusnya bukan lagi sekadar "di mana api sedang menyala?", melainkan "di mana api berpotensi muncul, mengapa wilayah itu rentan, dan bagaimana mencegahnya?"
Perubahan pertanyaan tersebut terlihat sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar terhadap cara pemerintah merencanakan anggaran, menempatkan personel, membangun koordinasi, dan melibatkan masyarakat.
Mengubah Perilaku, Bukan Sekadar Melarang
Salah satu persoalan penting dalam pencegahan karhutla adalah kecenderungan menempatkan masyarakat hanya sebagai objek sosialisasi dan larangan.
Masyarakat diingatkan agar tidak membakar lahan, diberikan penyuluhan mengenai dampak kebakaran, bahkan dihadapkan pada ancaman sanksi hukum.
Namun, pendekatan tersebut tidak selalu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi sebagian petani, penggunaan api dalam pengelolaan lahan berkaitan dengan pertimbangan biaya, tenaga kerja, ketersediaan peralatan, dan praktik yang telah berlangsung lama.
Kenyataan ini tidak dapat dijadikan pembenaran atas pembakaran yang melanggar hukum. Akan tetapi, mengabaikan faktor sosial-ekonomi tersebut juga dapat membuat kebijakan pencegahan kehilangan efektivitas.
Kita perlu membedakan antara mengetahui, memahami, bersedia, dan mampu.
Masyarakat mungkin mengetahui bahwa pembakaran lahan berbahaya, tetapi belum tentu memahami seluruh dampaknya. Mereka mungkin memahami risikonya, tetapi belum tentu bersedia mengubah kebiasaan. Bahkan ketika bersedia berubah, belum tentu tersedia sarana untuk melakukannya.
Karena itu, terdapat satu pertanyaan yang harus mampu dijawab oleh kebijakan pencegahan karhutla: jika masyarakat tidak menggunakan api, bagaimana mereka dapat membuka dan mengelola lahannya secara terjangkau?
Jawabannya tidak cukup berupa larangan.
Pemerintah perlu memperluas pendampingan pembukaan lahan tanpa bakar, menyediakan dukungan peralatan, memperkuat penyuluhan pertanian, serta membangun alternatif pengelolaan lahan yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan ekologis setempat.
Dengan demikian, perubahan perilaku tidak hanya menjadi kewajiban masyarakat, melainkan hasil dari kebijakan yang memungkinkan masyarakat melakukan perubahan tersebut.
Penegakan hukum tetap diperlukan. Namun, hukum akan lebih efektif apabila berjalan bersama edukasi, pemberdayaan, dan penciptaan alternatif yang realistis.
Desa sebagai Garda Depan Pencegahan
Pendekatan pencegahan juga harus dimulai dari wilayah yang paling dekat dengan sumber risiko, yakni desa.
Pemerintah tidak mungkin menempatkan aparat di setiap kawasan rawan kebakaran. Sebaliknya, masyarakat setempat sering kali memiliki pengetahuan paling awal mengenai kondisi lahan, perubahan muka air, aktivitas pembukaan lahan, dan kemunculan asap.
Pengetahuan lokal tersebut merupakan sumber informasi penting yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam sistem pencegahan.
Karena itu, desa perlu dikembangkan sebagai komunitas peringatan dini atau early warning community.
Dalam sistem ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi dari pemerintah, tetapi ikut mengamati kondisi lingkungan, melaporkan indikasi bahaya, dan terlibat dalam tindakan pencegahan.
Pelaksanaannya dapat melibatkan pemerintah desa, kelompok masyarakat peduli api, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta instansi teknis terkait.
Sistem tersebut kemudian diperkuat melalui integrasi data titik panas, citra satelit, prakiraan cuaca, tingkat kekeringan, kondisi hidrologis gambut, dan riwayat kebakaran.
Perlu dipahami, titik panas yang terdeteksi satelit tidak selalu berarti telah terjadi kebakaran. Karena itu, data tersebut harus diikuti verifikasi lapangan dan analisis kondisi wilayah.
Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat membangun peta risiko yang lebih akurat dan dinamis.
Wilayah yang memiliki riwayat kebakaran berulang, kondisi gambut rentan, aktivitas pembukaan lahan tinggi, serta akses pemadaman terbatas dapat memperoleh prioritas pengawasan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
Inilah esensi tata kelola berbasis risiko: sumber daya tidak sekadar dikerahkan ketika bencana terjadi, tetapi ditempatkan lebih awal pada wilayah yang paling membutuhkan.
Polri dan Paradigma Pencegahan Berbasis Bukti
Dalam konstruksi tata kelola tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis.
Karhutla memang memiliki dimensi penegakan hukum, tetapi tugas kepolisian tidak berhenti pada penyelidikan dan penyidikan setelah kebakaran terjadi.
Polri juga memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diterjemahkan ke dalam penguatan pencegahan.
Salah satu pendekatan yang relevan adalah evidence-based policing, yakni penggunaan data dan bukti empiris untuk menentukan prioritas serta bentuk intervensi kepolisian.
Melalui pendekatan ini, patroli tidak semata dilakukan berdasarkan rutinitas, tetapi mempertimbangkan tingkat kerawanan wilayah, riwayat kejadian, kondisi cuaca, karakteristik lahan, serta informasi dari masyarakat.
Dengan demikian, kehadiran kepolisian menjadi lebih terarah dan memiliki dasar yang dapat dievaluasi.
Bhabinkamtibmas, misalnya, dapat berperan sebagai penghubung antara informasi masyarakat, pemerintah desa, dan sistem peringatan dini.
Sementara itu, koordinasi lintas wilayah diperlukan untuk memastikan laporan mengenai potensi kebakaran dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh instansi yang berwenang.
Namun, pencegahan tidak berarti mengendurkan penegakan hukum.
Pembakaran yang dilakukan secara sengaja, berulang, terorganisasi, atau terkait aktivitas usaha yang melanggar ketentuan harus ditangani secara tegas berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Pada saat yang sama, penegakan hukum perlu memperhatikan proporsionalitas, kondisi sosial, serta ketentuan khusus yang berlaku, termasuk pengaturan terbatas mengenai praktik pembakaran tradisional sepanjang memenuhi persyaratan hukum.
Keseimbangan antara ketegasan hukum dan pendekatan sosial menjadi penting agar kepolisian tidak hanya memperoleh kepatuhan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat.
Keberhasilan Polri dalam penanganan karhutla, dengan demikian, tidak cukup dinilai dari banyaknya perkara yang berhasil diproses.
Keberhasilan juga perlu dilihat dari kontribusi kepolisian dalam mencegah kejadian berulang, mempercepat deteksi ancaman, dan memperkuat partisipasi masyarakat.
Karhutla dan Keamanan Manusia
Ada dimensi lain yang tidak boleh diabaikan, yakni keselamatan manusia.
Dalam perspektif human security atau keamanan manusia, karhutla bukan hanya ancaman terhadap hutan dan lahan, melainkan juga terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, mobilitas, serta keberlangsungan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Ketika asap menyelimuti permukiman, dampaknya tidak berhenti pada lokasi kebakaran.
Anak-anak dapat mengalami gangguan kegiatan belajar. Pekerja menghadapi keterbatasan aktivitas. Kelompok rentan, terutama anak-anak, lanjut usia, dan orang dengan gangguan pernapasan, berhadapan dengan risiko kesehatan yang lebih besar.
Pontianak menjadi contoh penting untuk memahami persoalan tersebut.
Sebagai pusat aktivitas perkotaan, Pontianak dapat menerima dampak penurunan kualitas udara dari kebakaran yang terjadi di wilayah lain.
Artinya, risiko karhutla tidak mengenal batas administratif.
Kebakaran yang terjadi di satu kabupaten dapat memengaruhi kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat di kabupaten atau kota lainnya.
Karena itu, kebijakan karhutla membutuhkan kerja sama lintas daerah yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga perlindungan masyarakat.
Sistem informasi kualitas udara, komunikasi risiko yang mudah dipahami, kesiapan fasilitas kesehatan, serta mekanisme perlindungan kelompok rentan harus menjadi bagian dari kebijakan penanganan karhutla.
Negara tidak cukup hanya memastikan api berhasil dikendalikan. Negara juga harus memastikan masyarakat terlindungi dari dampak yang ditimbulkannya.
Lima Pilar Tata Kelola Baru
Untuk memutus siklus kebakaran berulang, Kalimantan Barat membutuhkan tata kelola karhutla yang bertumpu pada lima pilar: pemetaan, pencegahan, pemberdayaan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat.
Kelima pilar tersebut harus bekerja sebagai satu kesatuan.
Pemetaan diperlukan untuk mengenali wilayah berisiko. Pencegahan diarahkan untuk mengurangi sumber bahaya. Pemberdayaan memastikan masyarakat memiliki kemampuan mengubah praktik berisiko. Penegakan hukum memberikan kepastian terhadap pelanggaran. Sementara perlindungan masyarakat memastikan keselamatan manusia tetap menjadi prioritas.
Akan tetapi, perubahan paradigma harus diikuti perubahan indikator keberhasilan.
Pemerintah perlu beranjak dari ukuran yang semata berorientasi pada aktivitas menuju ukuran yang berorientasi pada hasil.
Indikator tersebut dapat berupa penurunan luas lahan terbakar, berkurangnya kebakaran berulang, meningkatnya jumlah desa dengan sistem deteksi dini yang berfungsi, bertambahnya masyarakat yang menerapkan pengelolaan lahan tanpa bakar, serta semakin singkatnya waktu respons terhadap laporan ancaman.
Indikator lainnya adalah penurunan paparan asap terhadap penduduk dan berkurangnya gangguan aktivitas masyarakat akibat kebakaran.
Penilaian tersebut tentu perlu mempertimbangkan variasi cuaca dan tingkat kekeringan antartahun agar capaian pencegahan tidak dinilai secara keliru.
Ukuran keberhasilan semacam ini lebih mencerminkan kualitas tata kelola dibanding sekadar menghitung berapa banyak operasi pemadaman dilaksanakan.
Jangan Menunggu Api
Karhutla di Kalimantan Barat pada akhirnya merupakan ujian terhadap kemampuan negara mengelola risiko sebelum berubah menjadi bencana.
Persoalannya bukan hanya apakah negara mampu mengerahkan personel dan teknologi untuk memadamkan kebakaran, melainkan apakah negara mampu mengenali kerentanan, membangun kepercayaan, mengubah perilaku, dan menghadirkan kebijakan sebelum api menyala.
Selama orientasi penanganan masih didominasi respons setelah kebakaran terjadi, negara akan terus berhadapan dengan siklus yang sama: musim kemarau datang, kebakaran muncul, sumber daya dikerahkan, api dipadamkan, kemudian ancaman kembali pada tahun berikutnya.
Siklus tersebut harus diputus.
Pencegahan mesti dimulai ketika lahan masih aman, sumber air masih dapat dikelola, masyarakat masih memiliki kesempatan mengubah praktik pengelolaan lahan, dan pemerintah masih mempunyai ruang untuk melakukan intervensi.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya seberapa cepat api berhasil dipadamkan, melainkan seberapa banyak kebakaran dapat dicegah dan seberapa besar keselamatan masyarakat dapat dijaga.
Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu memadamkan api. Negara yang kuat adalah negara yang mampu mencegah api menjadi bencana.
Dan untuk Kalimantan Barat, prinsip itu harus dimulai dari satu perubahan mendasar: jangan menunggu api untuk mulai bekerja.