Dorong Pemakzulan Gibran, 13 Anggota Fraksi Golkar Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat

Sebanyak 13 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar menggulirkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan persoalan legitimasi jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR RI melalui penyerahan berkas permohonan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah untuk mendorong proses politik dan konstitusional terkait kemungkinan pemberhentian Wakil Presiden.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan bahwa dari 13 anggota Fraksi Golkar yang terhimpun dalam gerakan tersebut, sebanyak 11 orang telah membubuhkan tanda tangan secara formal.

Menurut Doli, terdapat dua pertimbangan utama yang melatarbelakangi pengajuan hak tersebut, yakni kepastian hukum dan aspirasi masyarakat.

Dari aspek hukum, para pengusul menilai terdapat persoalan terkait legitimasi posisi Wakil Presiden yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di DPR. Mereka juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.

Sementara dari sisi aspirasi publik, pengajuan HMP disebut sebagai respons terhadap dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang terkait status serta legitimasi kepemimpinan nasional.

"Kami menyampaikan permohonan dan hak menyatakan pendapat ini agar dapat diproses pada tahap pemberhentian Wakil Presiden, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945," ujar Doli.

Secara konstitusional, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta membuat seorang Wakil Presiden dapat diberhentikan. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui tahapan di DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir dalam rapat paripurna MPR.

Dengan demikian, usulan yang digulirkan sejumlah anggota Fraksi Golkar tersebut menjadi langkah awal dari proses politik dan hukum yang masih harus melewati sejumlah tahapan konstitusional sebelum dapat berujung pada keputusan pemberhentian Wakil Presiden. [ham]