telusur.co.id - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Rycko Menoza, mempertanyakan penurunan alokasi anggaran untuk Taman Budaya dalam pembahasan anggaran Kementerian Kebudayaan tahun 2027.
Ia menyoroti alokasi anggaran Taman Budaya yang disebut mengalami penurunan sekitar Rp13,2 miliar atau 22 persen.
Menurut Rycko, penurunan anggaran tersebut perlu dijelaskan secara rinci, mengingat masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi Taman Budaya, terutama terkait sumber daya manusia (SDM), kondisi daerah, serta tingkat pemanfaatan fasilitas kebudayaan tersebut.
“Kalau masalah-masalah tersebut belum sepenuhnya selesai, kenapa justru anggarannya diturunkan?” ujar Rycko dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, Selasa (2/9/2026)
Ia meminta Kementerian Kebudayaan menjelaskan apakah penurunan anggaran Taman Budaya disebabkan persoalan SDM, perubahan formula penganggaran, maupun faktor lainnya.
Rycko menilai, berkurangnya anggaran berpotensi memengaruhi kemampuan Taman Budaya dalam menjalankan berbagai kegiatan dan pengelolaannya di daerah.
“Karena tentu kalau semakin turunnya anggaran, pembangunan maupun pengelolaan Taman Budaya tentu akan semakin sulit,” katanya.
Selain mempertanyakan penurunan anggaran secara umum, Rycko juga menyoroti alokasi anggaran untuk Taman Budaya di Lampung.
Ia menyebut, berdasarkan angka indikatif, anggaran Taman Budaya Lampung pada 2026 berada di kisaran Rp6,98 miliar. Namun, angka tersebut meningkat menjadi Rp25,49 miliar pada 2027.
Dengan demikian, terdapat kenaikan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
Rycko mempertanyakan alasan peningkatan anggaran yang cukup signifikan tersebut. Ia meminta Menteri Kebudayaan memberikan penjelasan mengenai program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui tambahan anggaran tersebut.
“Apakah hal-hal itu memang menyebabkan perlunya anggaran yang besar? Kiranya kami ingin diberikan informasi, kegiatan-kegiatan yang masuk,” kata Rycko.
Menurutnya, penjelasan tersebut penting agar DPR dapat melihat secara jelas urgensi peningkatan anggaran, termasuk dampaknya terhadap pembangunan dan pengembangan kebudayaan di Lampung.
Rycko juga meminta Kementerian Kebudayaan memastikan peningkatan anggaran tidak hanya memberikan manfaat bagi satu daerah.
Ia berharap program pembangunan dan peningkatan kualitas Taman Budaya dapat dilakukan secara lebih merata sehingga provinsi lain juga memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.
“Seperti apa rencana Pak Menteri untuk kualitas pembangunan, hanya di Lampung atau ada provinsi-provinsi lainnya ikut menikmati perbaikan yang cukup signifikan,” ujarnya.
Rycko menegaskan, Komisi X DPR RI membutuhkan penjelasan mengenai formula pengalokasian anggaran Taman Budaya, baik daerah yang mengalami penurunan maupun daerah yang justru memperoleh kenaikan anggaran signifikan.
Menurut dia, transparansi mengenai dasar penganggaran diperlukan agar peningkatan maupun pengurangan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat mendukung pengembangan kebudayaan di daerah.
