telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, meminta pemerintah memastikan anggaran pembangunan kembali kantor DPRD yang mengalami kerusakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan masuk dalam perencanaan anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Mori dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Selasa (2/9/2026).
Mori mengatakan, proses penanganan kerusakan kantor DPRD di kedua wilayah tersebut saat ini telah masuk dalam tahap perencanaan. Namun, ia menilai kebutuhan anggaran untuk pembangunan atau pemulihan gedung tersebut belum terlihat dalam perencanaan anggaran tahun 2027.
"Kalau saya melihat di dalam perencanaan anggaran tahun 2027, tampaknya anggaran ini belum disiapkan," ujar Mori.
Ia mengingatkan pemerintah mengenai komitmen Presiden yang sebelumnya menyatakan bahwa seluruh penanganan kerusakan kantor DPRD, baik di NTB maupun Sulawesi Selatan, akan ditanggung pemerintah.
Menurut Mori, komitmen tersebut perlu menjadi perhatian khusus Kementerian PU agar proses pemulihan kerusakan bangunan dapat segera direalisasikan.
"Kami ingin menunjukkan bahwa kerusakan kantor DPR tersebut sudah ada janji dari Presiden, bahwa seluruh penanganan kerusakan kantor, baik di NTB maupun di Sulawesi Selatan tersebut, akan ditanggung oleh pemerintah," katanya.
Mori memahami pemerintah saat ini menghadapi keterbatasan anggaran, terutama karena adanya kewajiban untuk menangani berbagai bencana yang terjadi di sejumlah daerah.
Namun, ia menegaskan bahwa kerusakan kantor DPRD di NTB dan Sulawesi Selatan juga harus dipandang sebagai dampak bencana yang membutuhkan penanganan pemerintah.
"Kami memahami dengan posisi anggaran sekarang, apalagi ada mandatori bencana-bencana yang Bapak harus tangani. Tapi yang terjadi di NTB dan di Sulawesi Selatan itu juga bencana," tegasnya.
Karena itu, Mori meminta Menteri PU memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan pembangunan kembali kantor DPRD yang rusak tersebut, termasuk memastikan dukungan anggarannya dalam perencanaan 2027.
Ia berharap komitmen pemerintah dapat diwujudkan melalui langkah konkret sehingga pemulihan fasilitas pemerintahan di NTB dan Sulawesi Selatan tidak tertunda akibat persoalan penganggaran. Ubah berita lebih menarik disertakan judul
