telusur.co.id - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (BKSAP), Fadli Zon menekankan perlunya pendekatan baru untuk memulihkan demokrasi di Myanmar. Kudeta terhadap demokrasi yang dilakukan setahun lalu di Myanmar telah mengganggu stabilitas dan kekompakan ASEAN.
Fadlibmenyoroti bahwa dari perspektif politik dan keamanan, sebagai lingkungan strategis Indonesia, stabilitas, perdamaian, dan keamanan kawasan Asia Tenggara merupakan hal yang sangat penting. “Demokratisasi di kawasan ASEAN merupakan peran kunci untuk memastikan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)”, ujar Fadli Zon.
Namun, dengan perkembangan saat ini di Myanmar, di mana kekerasan oleh Junta terus menyebabkan nyawa warga sipil yang tidak bersalah dan negara itu sekarang berada di ambang Perang Saudara yang meningkat, menjadi lebih sulit untuk menjaga stabilitas kawasan.
Belum lagi dampak krisis terhadap perekonomian, kemiskinan, ketahanan pangan dan ketahanan kesehatan terutama dengan pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.
Fadli Zon juga menyebutkan bahwa krisis yang berkepanjangan juga dapat menghambat penyelesaian krisis kemanusiaan yang menimpa Rohingya sejak tahun 2017. Ia melihat bahwa krisis di Myanmar akibat kudeta akan menimbulkan spill-over effect ke wilayah lain. Sehingga menyebabkan destabilisasi lebih lanjut.
Fadli Zon melanjutkan, selama junta militer terus merusak demokrasi dan memilih untuk tidak melaksanakan konsensus lima poin ASEAN, maka Komite yang dijabatnya akan konsisten mendukung langkah Pemerintah Indonesia di ASEAN untuk hanya memungkinkan ''tingkat non-politik'' hadir dalam setiap pertemuan organisasi regional.
Lebih lanjut Fadli Zon menjelaskan bahwa jika tidak ada perbaikan situasi di Myanmar, maka negara-negara anggota ASEAN harus mempertimbangkan pendekatan yang sama sekali baru seperti menangguhkan keanggotaan Myanmar di ASEAN hingga implementasi segera dari Five-Point Consensus.
Cara lain yang mungkin dilakukan menurut Fadli Zon menerapkan mekanisme pengambilan keputusan baru di ASEAN, melalui voting. Dengan demikian, ASEAN akan dapat lebih cepat memutuskan hal-hal regional yang mendesak dan stabilitasnya akan terjaga dengan baik, karena kawasan memang membutuhkan stabilitas.
Dalam sambutan penutupnya, Fadli Zon menyampaikan pemikirannya tentang masa depan demokrasi inklusif Myanmar. Menurutnya, jika gerakan demokrasi di Myanmar saat ini terjadi, semua pihak termasuk kelompok etnis minoritas seperti Rohingya harus dilibatkan dalam perumusan konstitusi baru. Lebih lanjut, politisi Indonesia itu juga menyatakan akan tetap konsisten menyuarakan pentingnya pemulihan demokrasi di Myanmar. [ham]
