telusur.co.id - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengapresiasi keputusan DPR bersama Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu yang tetap melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Namun demikian, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu dituntut untuk bisa membuktikan bahwa apa yang dicemaskan publik soal Pilkada jadi klaster baru penyebaran Covid-19 tak sampai terjadi.

"Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu punya kewajiban moral untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi yang serius agar Pilkada tak menjadi sumber penularan yang justru akan memperburuk situasi," kata Lucius kepada telusur.co.id di Jakarta, Selasa (22/9/20).

Oleh karena demikian, penting bagi Penyelenggara untuk serius menyediakan intsrumen regulasi yang dengan tegas mengakomodasi semua prasyarat penanganan pandemi.

Selain KPU, kata Lucius, pemerintah melalui aparat hukum juga harus sigap untuk menegakkan aturan terkait penegakan hukum. Kata dia, hanya dengan aturan yang jelas serta penegakan yang konsisten, masyarakat bisa sedikit optimis dengan pelaksanaan tahapan Pilkada yang kondusif di tengah pandemi.

Sementara terkait banyaknya penyelenggara maupun peserta pemilu yang terpapar Covid-19, menurut Lucius itu juga termasuk yang harus diantisipasi. Misalnya, prosedur standard pemeriksaan harus secara rutin disediakan bagi penyelenggara agar ada jaminan aktifitasnya bersama peserta pemilu.

"Yang jelas dengan tetap diteruskannya tahapan Pilkada sejauh ini, satu hal yang layak ditunggu adalah bagaimana langkah antisipasi akan ditunjukkan penyelenggara dan peserta pemilu," ujarnya.

"Penyelenggara dan peserta punya tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tahapan selanjutnya dilakukan secara virtual dengan sungguh-sungguh membatasi pelibatan massa," sambungnya.

Ia menambahkan, tanpa ketegasan untuk menegakkan protokol Covid-19, penyelenggaraan Pilkada akan membuat pesimis masyarakat sekaligus melahirkan ketakutan, dan pada akhirnya tingkat partisipasi akan turun signifikan.

"Maka semua elemen memang harus patuh pada protokol jika ingin melihat tahapan pilkada berlangsung sukses," tandasnya. [Fhr]