Hindari Kegaduhan, Putra Bung Tomo Minta Pemerintah Jelaskan Arti Radikalisme

Putra pejuang nasional 'Bung Tomo', Bambang Sulistomo

telusur.co.id -Putra pejuang nasional 'Bung Tomo', Bambang Sulistomo, meminta kepada pemerintah untuk lebih jelas dan tegas dalam mengartikan istilah radikalisme. Termasuk ditujukan kepada siapa agar tidak saling tuduh menuduh dan terus menimbulkan kegaduhan.

"Harus jelas dan tegas mengartikan radikalisme," kata Bambang dalam diskusi Forum Jurnalis Merah Putih bertajuk 'Pahlawan Anti Radikal Untuk Indonesia Maju" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/19).

Menurutnya, jika radikalisme yang dimaksud seperti kelompok teroris ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), yakni radikalisme yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan, nilai sosial, keadilan dan ketuhanan, semua orang sepakat hal itu untuk dilarang berkembang.

"Nah kalau radikalisme seperti ISIS dan yang sejenisnya, kita sepakat dilarang berkembang dan diberantas," terangnya.

Karenanya, ia meminta pemerintah melakukan redefinisi terhadap istilah radikalisme. Sehingga tidak ada polemik yang asal tuding seperti saat ini.

"Artinya, saya ingin radikalisme itu jelas fokusnya pada siapa. Sebab, kalau nanti Jokowi berganti, bisa saja yang saat ini pendukung Jokowi dan ketika menjadi oposisi, berlawanan dengan pemerintah, dianggap radikal," katanya.

Bambang mengatakan, jika bicara soal radikalisme, dirinya pernah berbicara di Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat (Disbintalad) soal tema itu.

"Waktu tanya jawab, saya balik bertanya, bapak-bapak kok nggak pernah bicara apa sebab radikalisme?" ujarnya.

Lebih jauh, ia menuturkan, jika bicara sejarah, setiap zaman pemerintahan selalu memberi stigma kepada kelompok yang bersebrangan. Seperti era Orde Lama, dimana narasi revolusi selalu digelorakan dengan ide besar Nasakom, orang yang tidak setuju maka akan disebut kontra revolusi.

"Jika tidak setuju, disebut kontra-revolusi, antek nekolim dan sebagainya. Jadi, hal-hal itu biasa terjadi di zaman setiap pemerintahan," katanya.

"Kemudian masuk ke Orde Baru, disampaikan mengenai gagasan pembangunan dan dwifungsi, maka yang menentang dianggap anti pembangunan dan anti dwifungsi," tambahnya.

Bambang menuturkan, jika dibandingkan dengan zaman Soeharto, generasi muda saat ini sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Dia menilai negara gagal dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, sehingga muncul ide-ide yang bertentangan dengan Pancasila.

"Kalau soal radikalisme, saya ini biangnya radikalisme, saya pernah dipenjara dua tahun karena melawan modal asing yang tidak merembes ke rakyat, saya dibilang ekstrimisme," terangnya.

Dia menuturkan, jika saat ini ada ancaman ideologi impor, tidak hanya paham khilafah, tapi juga liberalisme, kapitalisme, marxisme dan sebagainya, hal itu karena negara belum atau tidak mampu mewujudkan keadilan.

"Saya yakin liberalisme, kapitalisme, dan marxisme masih ada dan itu akan terus berkembang kalau kita tidak mampu melindungi rakyat dengan adil," ujarnya.

Dijelaskannya, keadilan adalah hakikat dari kehidupan manusia. Bahkan dalam pembukaan UUD 1945, kata keadilan dan kemerdekaan paling banyak disebutkan.

"Kapolri beberapa waktu lalu menyatakan bahwa yang dilawan bukan radikalisme Islam, tapi harus dijelaskan yang harus dilawan adalah radikalisme yang bertentangan dengan nilai keadilan, kemanusiaan dan ketuhanan," tutur Bambang.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, di periode pertama presiden Jokowi menjabat, dirinya mendukung Jokowi dengan gagasan revolusi mental. Namun ketika tidak dilakukan secara revolusioner, ia pesimistis revolusi mental terwujud.

"Karena kejelekan itu akan terus berjalan secara revolutif. Maka, mari kita tegakkan keadilan, mari tegakkan Pancasila dan Indonesia yang makmur," pungkasnya. [Asp]


Laporan : Fahri Haidar


 

Tinggalkan Komentar