telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengklarifikasi isu normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel, yang dihembuskan secara sepihak di beberapa Media. Hidayat juga meminta, Menlu dan para pejabat negara lainnya memegang komitmen konstitusional historis bangsa Indonesia untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina hingga mencapai kemerdekaannya secara penuh.
“Isu sensitif yang digulirkan beberapa media di dalam dan luar negeri soal “normalisasi” hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel ini penting segera diklarifikasi secara tegas dan terbuka oleh Menlu RI. Ini penting agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak kondusif, menghadirkan kegaduhan di masyarakat Indonesia, yang sekalipun masih dilanda covid-19, tapi tetap memegang Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menolak penjajahan,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (24/12/2021).
HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengatakan, isu normalisasi, ini dikaitkan dengan pertemuan antara Menlu AS, Antony Blinken dengan Menlu RI Retno Marsudi, pekan lalu. Sebagaimana dikutip sejumlah media, pejabat Israel mengatakan bahwa salah satu yang dibahas adalah kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia. Juru Bicara Sekretaris Gedung Putih Ned Price juga mengisyaratkan adanya pembicaran tersebut, meski dilakukan tertutup.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga dikabarkan berdiskusi dengan Kuasa Usaha Israel untuk Bahrain Italy Tagner di Bahrain dalam sebuah konferensi internasional. Pertemuan yang tidak biasa ini menimbulkan dugaan kemungkinan normalisasi, walau kemudian dibantah oleh Juru Bicara Prabowo bahwa pertemuan itu sangat singkat dan tidak disengaja. Juru bicara Prabowo juga menegaskan, sikap Menhan yang tetap membela perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.
“Saya mengingatkan agar para menteri ekstra waspada, jangan menjadi korban dari main api nya loby Yahudi, yang terus mendesakkan agenda normalisasi dengan Indonesia. Sekalipun mereka tahu bahwa hal itu bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. Mestinya semua pihak mengapresiasi dan tegak lurus dengan konsistensi sikap resmi Indonesia baik Pemerintah maupun Parlemen. Para Menteri tentu diapresiasi bila sikap mereka terus mempertahankan dan memperjuangkan pernyataan dan sikap resmi Presiden Joko Widodo yang menegaskan selalu membela perjuangan bangsa Palestina hingga meraih kemerdekaannya. Dan karenanya tidak membuka normalisasi hubungan dengan Israel,” jelasnya.
Demikian seriusnya persoalan ini, lanjut HNW, bahkan Presiden Jokowi pernah menyampaikan sikap tegas Indonesia itu, dalam percakapan telepon langsung dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Ini komitmen dan janji yang harus dipegang dengan teguh oleh para Menteri dan pejabat Indonesia lainnya.
“Apalagi komitmen dukung Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Palestina, bukan hanya dalam satu event saja disampaikan oleh Presiden Jokowi, tapi berulang-ulang, termasuk ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar biasa OKI soal Masjid al Aqsha, di Jakarta, tahun 2016,” tukasnya.
Sikap Presiden Joko Widodo terkait Palestina-Israel, ini kata HNW sudah tepat. Sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan implementasi yang telah diteladankan serta diwariskan oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya.
“Dari Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya berkomitmen membela perjuangan bangsa Palestina hingga merdeka, dan karenanya tidak menjalin hubungan politik dengan Israel. Ini karena perintah dari UUD NRI 1945 yang menolak penjajahan di atas dunia yang saat ini dialami oleh bangsa Palestina. Karenanya, ketika isu normalisasi ini dihembuskan, sangat penting bagi Menlu untuk mengoreksi isu yang dihembuskan oleh media Israel itu. Karena isu normalisasi tersebut mengecewakan Palestina, dan tidak sesuai dengan komitmen juga track record sikap resmi Indonesia membela perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaan,” ujarnya.
“Apalagi faktanya, sudah ada beberapa negara yang melakukan normalisasi dengan Israel, suatu hal yang sangat ditolak oleh pihak Palestina, karena normalisasi terbukti bukan jurus yang benar untuk membantu Palestina menjadi negara Merdeka dengan ibukota Yerusalem (al Quds). Tetapi justru membuat Israel memperluas pendudukannya atas tanah-tanah Palestina, bahkan ingin sepenuhnya menguasai Jerusalem sebagai ibukotanya. Hal ini ditentang oleh masyarakat dunia, karena itu semakin menjauhkan cita-cita Palestina Merdeka dengan Jerusalem (timur) sebagai ibukotanya,” pungkas HNW.[]
