telusur.co.id - Pemerintah Korea Selatan menggelar pertemuan darurat menyusul peluncuran sedikitnya 10 rudal balistik oleh Korea Utara ke perairan Laut Jepang pada Sabtu (14/3).

Menurut pernyataan dari administrasi kepresidenan, rapat tersebut dipimpin oleh Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan yang berada di bawah naungan presiden. Pertemuan itu bertujuan untuk menilai dampak peluncuran rudal terhadap keamanan nasional sekaligus membahas langkah-langkah respons yang perlu diambil.

“Kantor Keamanan Nasional menilai dampak peluncuran ini terhadap keamanan nasional sekaligus meninjau langkah-langkah balasan yang diperlukan,” demikian pernyataan resmi pemerintah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, serta sejumlah lembaga terkait lainnya. Administrasi kepresidenan juga menyebutkan bahwa presiden telah menerima laporan lengkap mengenai situasi peluncuran rudal serta langkah-langkah yang sedang diambil pemerintah.

Selain itu, rapat menegaskan pentingnya menjaga kesiapan latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam latihan tahunan Freedom Shield yang dijadwalkan berlangsung pada 9–19 Maret.

Pemerintah di Seoul juga menilai bahwa peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melarang Pyongyang mengembangkan dan menguji senjata balistik.

Karena itu, Korea Selatan mendesak pemerintah di Pyongyang untuk segera menghentikan tindakan yang dinilai dapat meningkatkan ketegangan di kawasan.

Sumber: Sputnik