telusur.co.id - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi dalam bingkai Demokrasi Pancasila hanya dapat terwujud apabila seluruh kebijakan negara benar-benar berpihak pada kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Maraknya konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan negara maupun badan usaha milik negara (BUMN) dinilai menjadi sinyal masih adanya kesenjangan antara cita-cita konstitusi dan praktik di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Khozin dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Membangun Kedaulatan Ekonomi dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut politisi Fraksi PKB itu, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional. Pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Mandataris tertinggi dalam kepemilikan kekayaan alam republik ini adalah rakyat. Sementara pemerintah dan DPR hanya menerima delegasi kewenangan untuk mengelolanya," ujar Khozin.
Namun, ia menilai semangat tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam implementasi di lapangan. Komisi II DPR, kata dia, hampir setiap hari menerima berbagai pengaduan masyarakat terkait sengketa dan konflik pertanahan yang melibatkan institusi negara.
Khozin mencontohkan konflik agraria di Kabupaten Pasuruan yang melibatkan puluhan ribu warga dengan aset TNI Angkatan Udara. Selain itu, ia juga menyinggung persoalan pertanahan di Surabaya yang mempertemukan masyarakat dengan Pertamina terkait klaim aset yang telah memiliki sertifikat hak milik maupun hak guna bangunan.
"Sering kali yang menjadi korban dari fragmentasi regulasi antarinstansi adalah masyarakat. Ketika berhadapan dengan negara, masyarakat hampir selalu berada pada posisi yang lemah," katanya.
Reforma Agraria Masuk Prioritas Pemerintahan Prabowo
Dalam kesempatan tersebut, Khozin menekankan bahwa reforma agraria menjadi salah satu agenda strategis yang mendapat perhatian dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Langkah itu dinilai penting untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam dan pertanahan yang lebih berkeadilan.
Ia juga mengingatkan bahwa Demokrasi Pancasila tidak boleh berhenti pada tataran slogan dan kajian akademik semata, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Demokrasi Pancasila jangan hanya indah di ruang diskusi dan kajian akademik. Ukurannya adalah apakah kebijakan yang dibuat benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat," tegasnya.
Khozin melihat pemerintahan Presiden Prabowo membawa pendekatan baru dalam tata kelola pembangunan melalui berbagai program prioritas yang diarahkan agar manfaat anggaran negara dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.
Sejumlah program seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, hingga bantuan bagi petani dan nelayan disebut sebagai upaya memangkas rantai birokrasi yang selama ini dinilai terlalu panjang.
"Yang ingin dibangun adalah setiap rupiah yang keluar dari APBN harus berkorelasi dengan manfaat yang dirasakan rakyat. Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya, itu yang harus diperbaiki tanpa mengubah tujuan besarnya," ujar Khozin.
Perkuat Kemandirian Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global
Di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik internasional, Khozin menilai penguatan kemandirian ekonomi nasional menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, Indonesia akan lebih tangguh menghadapi berbagai gejolak dunia apabila memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan mampu mengelola kekayaan alam secara optimal.
Menutup pemaparannya, Khozin mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk media massa, untuk terus mengawal jalannya demokrasi dan kebijakan publik secara kritis dan konstruktif.
"Kritik dan masukan harus dibuka selebar-lebarnya. Media memiliki peran penting menyampaikan tidak hanya keberhasilan, tetapi juga berbagai persoalan yang perlu diperbaiki agar demokrasi dan kedaulatan ekonomi benar-benar berjalan seiring demi kepentingan rakyat," pungkasnya.
