telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Rizky, menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance serta perencanaan dan monitoring terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur desa agar kualitas pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.
Penekanan tersebut disampaikan M. Rizky saat melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bertema pembangunan infrastruktur desa di Pendopo Keris, Kampung Tegal Waru, Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Sabtu, 7 Februari 2026.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur desa kerap menghadapi persoalan akibat belum jelasnya standar operasional, indikator kinerja, serta lemahnya sistem monitoring yang menyeluruh. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas hasil pembangunan dan menghambat manfaat yang seharusnya dirasakan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur desa harus direncanakan dengan standar yang jelas dan diawasi secara konsisten. Tanpa monitoring yang terintegrasi, sulit memastikan apakah proyek berjalan sesuai rencana, anggaran, dan spesifikasi teknis,” ujar M. Rizky.
Ia menilai, penerapan prinsip good governance—mulai dari transparansi, akuntabilitas, hingga etika publik—menjadi fondasi utama dalam memperbaiki tata kelola pembangunan. Prinsip tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, M. Rizky menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan standar operasional prosedur (SOP) sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan. Dengan perencanaan dan monitoring yang terintegrasi, proses pengawasan dinilai akan berjalan lebih efektif dan terukur.
“Pengawasan yang baik bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Melalui pengawasan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pembangunan infrastruktur desa. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang lebih transparan, berkualitas, dan berorientasi pada kesejahteraan warga. (VC)
