telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program pendidikan, khususnya bantuan pendidikan menengah bagi keluarga kurang mampu.

Ajakan tersebut disampaikan Kang Rachmat saat kegiatan penyelenggaraan pengawasan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 bersama warga di Balai RW 16, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jumat, 6 Februari 2026.

Menurutnya, pengawasan kebijakan pendidikan tidak dapat berjalan efektif tanpa keterlibatan langsung masyarakat sebagai penerima manfaat. Peran warga dinilai penting untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan dari atas. Masyarakat harus ikut terlibat, menyampaikan masukan, dan melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program pendidikan,” ujar Kang Rachmat.

Ia menegaskan, partisipasi aktif masyarakat juga akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program bantuan pendidikan. Dengan pemahaman yang baik terhadap mekanisme dan hak penerima, masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan bersama.

“Kalau masyarakat paham mekanismenya, maka pengawasan akan berjalan lebih kuat. Ini penting agar tidak ada ruang bagi penyimpangan dan bantuan benar-benar dirasakan oleh yang berhak,” katanya.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah masukan terkait pendataan penerima bantuan dan minimnya sosialisasi kebijakan pendidikan turut disampaikan. Seluruh aspirasi tersebut dicatat sebagai bagian dari bahan evaluasi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Melalui pengawasan partisipatif ini, DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam menjaga kualitas layanan pendidikan. Keterlibatan warga dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan kebijakan pendidikan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. (VC)