telusur.co.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, kedatangan tamu Komisi VIII DPR RI dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos) Kemensos RI dalam rangka Kunjungan kerja Spesifik masa sidang II tahun sidang 2022-2023. Kedatangan mereka diterima dan disambut oleh Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi di Pendopo Pemkab Subang, Senin, (12/12/22).
Turut hadir dalam agenda tersebut Direktorat pemberdayaan kelompok rentan, Anggota komisi VIII DPR RI beserta jajaran, Dirjen Rehsos Kemensos RI, Kepala Dinas Pemberdayaan Sosial Dinsos Jabar, Kepala PT POS Indonesia diwakili oleh eksekutif manager PT POS Indonesia Cabang Kab. Subang, Pendamping PKH dan perwakilan Penerima manfaat.
Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi menyampaikan harapannya atas bantuan sosial yang juga dilaksanakan pada pertemuan tersebut. Ia berharap masyarakat dapat terbantu, dan level hidupnya lebih baik.
"Dengan bantuan sosial ini gradasinya makin naik, dan levelnya juga naik, sehingga taraf hidupnya juga diharapkan lebih baik," kata pria yang akrab disapa Kang Akur itu.
Kang Akur juga menambahkan bahwa dalam proses penyalurannya, data penerima yang muncul harus terus diperbarui, sehingga tidak menghadirkan kontroversi di lapangan.
"Datanya harus jelas, tidak timpang tindih," tegasnya.
Sekretaris Dirjen Rehsos Kemensos RI, Salahudin menyampaikan bahwa kunjungan kerja Spesifik masa sidang II tahun sidang 2022-2023 Komisi VIII DPR RI bukti Sinergitas program pemerintah, agar betul betul dirasakan oleh penerima manfaat, dan dijadikan sebagai ajang monitoring.
Salahudin mengatakan persoalan ketimpangan data ini harus diselesaikan dari hulu-hilir.
"Data ini yang terkadang terjadi blunder, Kementerian Sosial sudah berkomitmen pembaruan data," ungkap Salahudin.
Selain itu, Salahudin juga menambahkan terkait penyaluran BLT BBM triwulan keempat pembagian sembako mendapatkan Rp200 ribu perbulannya, tambahan ada penerima paket sembako BLT sebesar Rp150 ribu per bulan, ditambah program keluarga harapan, sehingga penerimaanya variatif.
Salahudin berpesan agar tidak ada bantuan yang diterima oleh masyarakat untuk diarahkan kepada salah satu pusat belanja.
"Tidak ada salah satu pihak untuk mengarahkan pembelanjaan kepada salah satu warung, biarkan mereka belanja sesuai kebutuhannya," ujarnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mengatakan, bahwa Indonesia membutuhkan peningkatan penguatan sumber daya manusia agar pembangunan infrastruktur akan berbanding lurus dengan SDM yang bermutu.
Maman menanggapi berbagai persoalan ketimpangan data agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
"Validasi data ini sangat penting," tegasnya.
Maman menambahkan, pihaknya butuh masyarakat yang partisipatif dalam pengawasan penyaluran bantuan di Kabupaten Subang.
"Kita evaluasi sejauh mana pengawasan ini tepat sesuai dengan apa yang diharapkan,” katanya. [Fhr]
