telusur.co.id - Seorang diplomat mengatakan, Uni Afrika menangguhkan sesi diskusi yang dijadwalkan pada hari Minggu (6/2/22) guna membahas penarikan status pengamat dari negara Israel, demi menghindari pemungutan suara yang dapat menyebabkan keretakan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada blok yang terdiri atas 55 negara itu.

“Persoalan tentang Israel ditangguhkan untuk sementara waktu, sebagai gantinya dan sebuah komisi akan dibentuk untuk mempelajari masalah ini,” kata diplomat itu kepada AFP, Minggu (6/2/22).

Penangguhan sesi tersebut mengandaskan rencana pemungutan suara yang telah diputuskan Ketua Uni Afrika Moussa Faki Mahamat, mantan presiden Chad, pada Juli 2021. Keputusan Mahamat  mengenai Israel itu mendapat kecaman keras dari banyak negara anggota, termasuk Afrika Selatan dan Aljazair, yang menyebutnya berseberangan dengan dukungan Uni Afrika kepada Palestina.

Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh Sabtu lalu mendesak Uni Afrika supaya dalam pertemuan puncak tahunannya  menarik status pengamat dari Israel.

“Kami menyerukan penarikan dan keberatan dengan status Israel sebagai pengamat Uni Afrika,” kata Shtayyeh, sembari menyebut pemberian status itu kepada Israel sebagai “hadiah yang tidak semestinya” atas pelanggaran Israel terhadap Palestina.

Hamas juga menyampaikan desakan serupa sembari mengingatkan bahwa Israel masih terus menjalankan teror negara dan melakukan segala bentuk kejahatan terhadap Palestina.

Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit, Minggi (6/2/22), menyambut baik keputusan Uni Afrika membekukan status keanggota Israel sebagai pengamat. Dia menilai keputusan itu sebagai “langkah yang benar” dan “selaras dengan pendirian historis Uni Afrika yang mendukung urusan Palestina dan menentang imperialisme dan rasisme”.

Sebelumnya, Liga Arab juga telah mengecam keputusan Ketua Uni Afrika memberi status tersebut kepada Israel pada Agustus tahun lalu.

Hamas juga menyambut gembira keengganan Uni Afrika memberi status itu kepada Israel.

“Hamas menyambut gembira keputusan Uni Afrika menangguhkan pemberian status itu," kata Jubir Hamas Hazim Qasim.

Sambutan serupa juga dinyatakan oleh gerakan Jihad Islam Palestina sembari menyebut keputusan itu sebagai pukulan bagi pihak-pihak yang mempromosikan normalisasi hubungan dengan Israel.

Tokoh Jihad Islam Palestina Ahmad Al-Mudallal mengatakan, keputusan inilah yang diharapkan dari pertemuan puncak Uni Afrika, menolak masuknya Rezim Zionis ke dalam Uni Afrika, dan menegaskan bahwa umat Afrika berpihak kepada Palestina.

Uni Afrika menyelenggarakan pertemuan puncaknya yang ke-35 di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, pada Sabtu lalu dan menutupnya pada hari Minggu kemarin. [Tp]