telusur.co.id - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah rawan mendapat perhatian serius Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sumail Abdullah. Ia mendorong pemerintah memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus memastikan kesiapan personel, sarana-prasarana, dan anggaran untuk menghadapi potensi karhutla.
Melalui keterangannya kepada wartawan, Senin (17/8/2026), Sumail mengapresiasi langkah pemerintah bersama berbagai lembaga terkait yang telah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi potensi dampak El Nino yang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, karhutla tidak bisa ditangani oleh satu institusi saja. Dampaknya dapat meluas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga terganggunya aktivitas ekonomi.
“Kami di lembaga DPR mengapresiasi langkah-langkah sinergitas antarlembaga yang telah bekerja bersatu padu dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino. Mudah-mudahan ini tertangani atau kita mitigasi sedemikian rupa,” ujar Sumail.
Ia menilai koordinasi antara kementerian dan lembaga harus terus diperkuat, termasuk dengan melibatkan TNI, masyarakat, serta institusi yang memiliki kewenangan dalam pemantauan cuaca dan kondisi lingkungan.
Daerah Rawan Harus Jadi Prioritas
Sumail juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah yang memiliki kawasan gambut dan tingkat kerawanan karhutla tinggi.
Sejumlah daerah yang menjadi perhatian di antaranya Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
“Pemerintah pusat terus mendorong keterlibatan pihak-pihak dalam kesiapsiagaan, terutama di wilayah-wilayah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Selain memperkuat pencegahan, kesiapan menghadapi kebakaran yang sudah terjadi juga harus dipastikan. Personel dan peralatan pemadaman harus tersedia dan dapat digerakkan dengan cepat ketika titik api muncul.
Menurut Sumail, fasilitas seperti water bombing dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan, khususnya apabila kebakaran berkembang menjadi sulit dikendalikan dari darat dan berpotensi meluas.
DPR Siap Kawal Pengawasan hingga Anggaran
Sumail menegaskan DPR memiliki tiga fungsi yang dapat digunakan untuk memperkuat penanganan karhutla, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Melalui fungsi pengawasan, DPR dapat meminta penjelasan kementerian dan lembaga terkait mengenai tingkat kesiapan menghadapi karhutla. Pengawasan juga dapat dilakukan dengan turun langsung ke daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Kunjungan lapangan dinilai penting untuk memastikan kesiapan personel, kondisi sarana-prasarana, serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
Sementara dari sisi penganggaran, Sumail mengingatkan agar dukungan dana tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi benar-benar dapat digunakan untuk kebutuhan operasional di lapangan.
“Yang ketiga dari sisi anggaran, kita pastikan bahwa anggarannya cukup. Misalnya anggaran hanya di atas kertas dan kemudian tidak terdistribusi, ini juga kendalanya nanti di dalam operasional,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi, terutama menghadapi potensi peningkatan risiko karhutla pada periode Agustus hingga Oktober.
Menurut Sumail, mitigasi yang dilakukan sejak dini jauh lebih penting dibandingkan menunggu kebakaran meluas. Dengan sinergi antarlembaga, kesiapan peralatan, personel yang memadai, serta dukungan anggaran yang tepat, dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian diharapkan dapat ditekan.
