telusur.co.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia resmi meluncurkan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami di Instituto de Geociências de Timor-Leste (IGTL), Dili.
Sistem ini menjadi bagian dari dukungan Indonesia untuk memperkuat kapasitas mitigasi bencana di kawasan Asia Tenggara, sekaligus memperluas jangkauan layanan peringatan dini berbasis sains di tingkat regional.
Peluncuran sistem tersebut dilakukan dalam kegiatan “Strengthening Resilience through Geosciences: Launch of the Development of Earthquake Information and Tsunami Early Warning System”, yang dihadiri Presiden IGTL Job Brites Dos Santos, Sekretaris Negara Bidang Perlindungan Sipil Domingos Mariano Reis, serta pimpinan lembaga terkait.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa kolaborasi antara BMKG dan IGTL adalah langkah konkret memperkuat kesiapsiagaan lintas negara.
“Kerja sama ini bukan sekadar simbol persahabatan, tetapi komitmen nyata untuk melindungi masyarakat dari ancaman gempabumi dan tsunami,” ujar Dwikorita dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa secara tektonik, wilayah Timor Leste memiliki struktur sesar naik (thrust fault) yang dapat memicu gempabumi dan tsunami.
Negara ini pernah mengalami peristiwa tsunami akibat gempabumi M6,9 pada 1995 yang menyebabkan 11 orang hilang, 19 luka-luka, dan kerusakan parah di Dili serta Maliana. Menurut Dwikorita, kondisi tersebut menegaskan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana.
“Kita belajar dari pengalaman pahit Aceh 2004 dan Palu 2018. Sebaik apa pun sistem peringatan dini di hulu, akan sia-sia bila masyarakat di hilir tidak siap bertindak,” tegasnya.
Kolaborasi BMKG dan IGTL diperkuat melalui Nota Kesepahaman dan Perjanjian Implementasi 2024 yang mencakup bidang geofisika, pengembangan sumber daya manusia, serta pertukaran teknologi.
Melalui kemitraan ini, BMKG berkomitmen membantu IGTL membangun kapasitas operasional yang mandiri dalam pemantauan gempabumi dan tsunami.
“BMKG siap mendukung IGTL agar memiliki kedaulatan penuh atas data dan informasi kebencanaan, sehingga dapat merespons ancaman dengan cepat dan tepat demi keselamatan warganya,” jelas Dwikorita.
Untuk iti, Dwikorita menegaskan, keselamatan publik adalah prioritas utama dari seluruh kerja sama ini. “Semua upaya ini bermuara pada satu tujuan: keselamatan masyarakat, nol korban, dan kesejahteraan yang berkelanjutan,” tutupnya.
Laporan: Dhanis Iswara
